Penasehat Gubernur Aceh Desak Mentan Amran Minta Maaf
FAKTANASIONAL.NET - Penyaluran bantuan pemulihan sektor pertanian senilai Rp2,5 triliun untuk Aceh menuai sorotan. Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi alias Abu Salam, mendesak Menteri Pertan…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET - Penyaluran bantuan pemulihan sektor pertanian senilai Rp2,5 triliun untuk Aceh menuai sorotan. Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi alias Abu Salam, mendesak Menteri Pertanian (Mentan) Amran memberikan penjelasan sekaligus meminta maaf kepada masyarakat Aceh.
Dikutip dari sumber media, Abu Salam menilai muncul persepsi di publik seolah-olah pemerintah daerah menerima dana tunai Rp2,5 triliun. Namun, menurutnya, sebagian besar anggaran dikendalikan Satuan Kerja (Satker) Pusat melalui pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bibit.
"Kementerian Pertanian harus meluruskan disinformasi ini dan meminta maaf kepada rakyat Aceh. Jangan sampai seolah-olah Aceh sudah diberikan uang Rp 2,5 triliun, padahal barangnya dikendalikan dari Jakarta dan Balai di Medan. Ada kejanggalan struktural di sini yang memicu kebingungan dan harapan palsu di tingkat petani," kata Abu Salam di Banda Aceh, Selasa, 11 Agustus 2026.
Sorotan Abu Salam berlanjut pada proses verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dan pengadaan barang. Ia menilai mekanisme tersebut berjalan seperti black box karena pengawasan pemerintah daerah dinilai belum memadai.
Menurutnya, pola top-down berisiko membuat bantuan tidak sesuai kebutuhan kelompok tani maupun kondisi topografi Aceh. Ia bahkan mengingatkan adanya potensi alsintan tidak termanfaatkan secara optimal.
"Jika Kementan berniat memulihkan lebih dari 100 ribu hektare lahan sawah dan perkebunan di Aceh yang rusak akibat bencana, langkahnya harus konkret dan transparan. Buka data vendor pengadaannya, buka daftar penerimanya. Jangan jadikan bencana hidrometeorologi di Aceh sebagai ladang proyek pusat yang minim akuntabilitas," tegasnya.
Sebagai penasihat bidang investasi, Abu Salam turut mengingatkan bahwa persoalan transparansi dalam pengelolaan bantuan dapat berdampak pada kepercayaan dan iklim investasi di Aceh.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.