Fakta Nasional

Pengaturan Lalin Terkait Demo di DPR, Kamis, 27 Agustus 2026

FAKTANASIONAL.NET - Sejumlah kelompok masyarakat akan demo di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Pengendara diimbau mengantisi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Sedikitnya empat kelompok dijadwalkan mengge…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Djono W Oesman Editor: Redaksi 📍 Nasional Thursday, 27 August 2026 📖 3 menit
Pengaturan Lalin Terkait Demo di DPR, Kamis, 27 Agustus 2026
Saat ada demo di sekitar Gedung DPR, lalu lintas seperti ini. Foto: Antara

FAKTANASIONAL.NET - Sejumlah kelompok masyarakat akan demo di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Pengendara diimbau mengantisi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

Sedikitnya empat kelompok dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Kelompok yang akan turun ke jalan yakni Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), serta Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB).

Masing-masing kelompok membawa agenda dan tuntutan yang berbeda.

Selain aksi unjuk rasa, keberadaan massa dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI.

Poliosi merekayasa lalu lintas secara situasional apabila massa memenuhi ruas jalan di sekitar lokasi aksi.

Perincian empat kelompok yang dijadwalkan menggelar demo di kawasan DPR/MPR RI yakni:

Pertama, AMPB mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor. Kedua, kelompok tersebut meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Para Pemuda AMPB Keturunan Pemberani

Dalam aksi tersebut, AMPB juga telah menyiapkan berbagai atribut untuk menyampaikan tuntutannya.

RMP4 mendukung program pemerintah. Berbeda dengan AMPB, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) datang dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dengan agenda menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah.

Salah satu program yang menjadi perhatian RMP4 adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kelompok tersebut mendukung keberlanjutan program MBG, namun meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) juga dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

Aksi GERAM dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB dengan mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.

Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil diperkirakan ikut dalam aksi tersebut.

Berikut 10 tuntutan yang dibawa GERAM:

Meminta Prabowo-Gibran diadili.
Menghentikan KDMP dan MBG.
Menolak pajak yang membebani rakyat.
Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis.
Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh.
Menetapkan bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional.
Memenuhi hak pekerja rumah tangga.
Menghentikan demiliterisasi dan pembangunan batalyon.
Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis.
Menyita aset hasil korupsi.

Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi dan kondisi ekonomi masyarakat.

Tuntutan mereka antara lain mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menerapkan hukuman mati bagi koruptor, serta menurunkan harga kebutuhan pokok.

"Poin tuntutan mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, hukum mati koruptor, dan turunkan harga kebutuhan pokok," kata koordinatornya Yusuf saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (25/8/2026).

Sebelum bergerak ke Jakarta, sekitar 2.000 warga dijadwalkan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).

Lokasi Utama Demo 27 Agustus

Lokasi utama aksi dijadwalkan berada di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

Polda Metro Jaya sebelumnya menyatakan aksi terkait RUU Perampasan Aset telah menerima pemberitahuan.

Rekayasa lalu lintas dapat diterapkan secara situasional apabila jumlah massa memenuhi ruas jalan di sekitar Gedung DPR/MPR RI.

Pengendara yang tidak memiliki kepentingan di kawasan DPR/MPR RI disarankan menghindari Jalan Gatot Subroto di sekitar Senayan saat aksi berlangsung.

Beberapa rute alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain:

Semanggi Menuju Slipi atau Tomang

Pengendara dapat menghindari ruas Gatot Subroto dengan mengambil jalur Jalan Jenderal Sudirman, kemudian menuju Jalan KH Mas Mansyur dan Jalan Tomang Raya.

Bagi pengguna jalan yang menuju Jakarta Timur, alternatif lainnya dapat melalui Jalan HR Rasuna Said, Jalan Casablanca, hingga Kampung Melayu.

Dari arah Slipi menuju Jakarta Selatan, pengendara dapat menggunakan Jalan Palmerah, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Permata Hijau, hingga Jalan Kebayoran Lama.

Rute tersebut dapat menjadi pilihan untuk menghindari kepadatan di depan Gedung DPR/MPR RI.

Pengendara dari wilayah Jakarta Barat yang menuju ke Jakarta Selatan dapat memilih rute Tomang, Palmerah, Jalan Tentara Pelajar, kemudian menuju kawasan Kebayoran Lama.

Pengendara dari arah Blok M, Senayan, atau Pancoran yang hendak menuju Jakarta Pusat dapat mempertimbangkan beberapa rute alternatif, d antaranya melalui Gatot Subroto, MT Haryono, Cikini, dan Salemba.

Pilihan lainnya yakni melewati Jalan HR Rasuna Said, Jalan Prof Dr Satrio, Casablanca, hingga Menteng.

Semua jalur alternatif tersebut tidak berarti seluruh ruas jalan utama di sekitar Gedung DPR/MPR RI akan ditutup.

Kepolisian dapat mengatur pengalihan arus berdasarkan situasi dan jumlah massa di lapangan.

Karena itu, pengguna jalan disarankan memantau informasi lalu lintas terbaru sebelum melintas di kawasan Senayan pada Kamis (27/8/2026).

Bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, menghindari kawasan tersebut dapat menjadi pilihan untuk mengurangi risiko terjebak kemacetan. (*)


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK