Peringatan Keras Prabowo: Mengakhiri ‘Wisata Bencana’ dan Menarik Kendali Kabinet

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Kritik tajam Presiden Prabowo Subianto terhadap para menteri yang melakukan ‘wisata bencana’ di Sumatra bukan sekadar teguran moral biasa, melainkan sebuah sinyal politik yang jelas. Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, Presiden tidak ingin kabinetnya bergerak berdasarkan agenda atau panggung pribadi. Bencana, dalam konteks ini, menjadi medan uji siapa yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Presiden dan siapa yang mencari popularitas individual. Pernyataan ini menunjukkan upaya Prabowo untuk mengonsolidasikan narasi dan komunikasi pemerintah yang selama ini terkesan tidak terkoordinasi.

Pencitraan Versus Aksi Nyata

Menurut Arifki, di tengah situasi krisis, sering muncul pejabat yang lebih mementingkan pencitraan. Kehadiran dengan kamera dan pengemasan kepedulian secara visual berisiko diterjemahkan oleh publik sebagai investasi popularitas politik semata. Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa kunjungan ke lokasi bencana tidak boleh hanya menjadi ajang foto-foto atau pencitraan diri. Ia menekankan perlunya menghentikan praktik "budaya wisata bencana" ini demi memastikan fokus utama adalah penanganan korban, 16 Desember 2025.

Pentingnya Komunikasi Terkoordinasi

Fenomena ini juga tak lepas dari lemahnya ruang komunikasi pemerintah yang solid dalam penanganan bencana. Ketika narasi resmi tidak terkoordinasi, para menteri cenderung mengisi kekosongan itu secara individual untuk menunjukkan kehadiran negara. Namun, jika kehadiran ini dibarengi konten berlebihan, niat baik justru kehilangan legitimasi publik. Presiden Prabowo berharap kementerian terkait menjalankan fungsi komunikasi secara maksimal agar sentimen negatif tidak terus bermuara kepada kepala negara.[dit]