Peringatan Menkeu Sri Mulyani soal Bahaya Ketidakjelasan Pendanaan Proyek Infrastruktur

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi peringatan tegas tentang risiko ketidakjelasan pendanaan (funding) dalam proyek infrastruktur nasional.

Dalam sesi panel ICI 2025 di JICC pada 12 Juni 2025, ia menjelaskan bahwa pembiayaan (financing) dan pendanaan adalah dua hal berbeda, namun keduanya saling terkait krusial.

“Jika proyek tak punya rencana pendanaan kredibel, artinya tidak jelas siapa yang akan membayar. Tidak penting seberapa bagus struktur pembiayaannya, investor akan tersenyum, mengangguk, dan kabur,” ujar Ani.

Hal ini mencerminkan sejumlah proyek di Indonesia yang gagal menarik modal swasta lantaran desain skema pendanaan yang kurang matang.

Pembiayaan vs Pendanaan: Kenali Bedanya

Pembiayaan (Financing): Merujuk pada struktur utang, ekuitas, atau skema KPBU untuk membiayai proyek.

Pendanaan (Funding): Sumber dana yang menanggung risiko arus kas jangka panjang—pihak yang membayar tarif layanan (misalnya pengguna jalan tol).

Sri Mulyani menekankan, tanpa kejelasan funding, skema financing apa pun akan gagal meyakinkan investor. Pemerintah perlu mengatur jangka waktu pembayaran, jaminan pendapatan minimal, dan mekanisme penyesuaian tarif.

Kebijakan Pendanaan yang Bijaksana

Untuk mengatasi tantangan fiskal, Ani mengusulkan beberapa langkah:

Seleksi Proyek Berdasarkan Dampak Ekonomi – Prioritaskan infrastruktur dengan nilai tambah tinggi.

Feasibility Study Mendalam – Analisis risiko komprehensif sebelum pengadaan.

Subsidi Transparan dan Terukur – Bila diperlukan, subsidi dialokasikan langsung dan terukur untuk menjaga stabilitas tarif.

Matching Financing-Risiko – Sesuaikan proporsi utang, ekuitas, dan dana pemerintah dengan profil risiko proyek.

Dengan kebijakan pendanaan yang kredibel dan transparan, Sri Mulyani optimis Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi swasta, mempercepat pembangunan, dan mengurangi beban APBN.[dit]