Fakta Nasional

Peringatan Tegas KPK: Kepala Daerah Harus Kelola Anggaran dengan Transparan

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan peringatan keras kepada kepala daerah untuk mengelola anggaran publik secara akuntabel. Pernyataan itu disampaikan saat sosialisasi antikorupsi di Papua, Sabtu (24 Mei 2025), dengan t…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Sunday, 25 May 2025 📖 1 menit
Peringatan Tegas KPK: Kepala Daerah Harus Kelola Anggaran dengan Transparan
Bupati Muara Enim Edison berjalan melewati kerumunan awak media saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan./fkn
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan peringatan keras kepada kepala daerah untuk mengelola anggaran publik secara akuntabel.

Pernyataan itu disampaikan saat sosialisasi antikorupsi di Papua, Sabtu (24 Mei 2025), dengan tujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dikelola dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Setyo, menekankan pentingnya transparansi keuangan agar masyarakat mengetahui alokasi dana publik.

KPK pun merekomendasikan penyusunan APBD yang akurat, evaluasi terbuka, serta pengawasan publik secara berkelanjutan.

Seiring langkah KPK, Kemendagri melalui Inspektur III Andi Muhammad Yusuf menyatakan perlunya sinergi pengawasan.

Dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih rendah, kepala daerah diminta bersama-sama memperkuat integritas agar program pembangunan berjalan efektif.

Andi Yusuf mengingatkan potensi fraud pada perjalanan dinas, pengadaan jasa konsultasi, hingga proyek konstruksi bencana.

Ia menganjurkan pemda menerapkan strategi manajemen risiko: pencegahan, deteksi, investigasi & sanksi, serta evaluasi & tindak lanjut—didukung peran aktif inspektorat daerah.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK