Fakta Nasional

Pertumbuhan Kredit Melambat: Lesunya Permintaan Jadi Biang Keladi

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Penyaluran kredit perbankan menunjukkan perlambatan dengan kenaikan hanya 7,36% secara tahunan (yoy) pada Oktober 2025, turun dari 7,7% yoy di bulan sebelumnya. Lesunya fungsi intermediasi ini terjadi meskipun pemerintah…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Saturday, 22 November 2025 📖 1 menit
Pertumbuhan Kredit Melambat: Lesunya Permintaan Jadi Biang Keladi
Paket Insentif Ekonomi Pertengahan Tahun/(ilustrasi/@pixabay)

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Penyaluran kredit perbankan menunjukkan perlambatan dengan kenaikan hanya 7,36% secara tahunan (yoy) pada Oktober 2025, turun dari 7,7% yoy di bulan sebelumnya. Lesunya fungsi intermediasi ini terjadi meskipun pemerintah telah mengucurkan likuiditas melalui penempatan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar lebih dari Rp200 triliun, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rentang 4,7% hingga 5,5%.

Bankir Sepakat Masalah di Sisi Permintaan

Para bankir kompak menyatakan bahwa penyebab utama perlambatan ini berasal dari sisi permintaan atau demand yang rendah. Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, mengakui tidak banyak permintaan, baik untuk kredit produktif maupun konsumtif, dan menekankan pentingnya bersikap realistis demi menjaga kualitas aset. Sementara itu, Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, menyebut pelaku usaha cenderung wait and see akibat ketidakpastian yang disebabkan faktor geopolitik, perang dagang, dan daya beli masyarakat yang belum terangkat kembali.

Solusi: Peningkatan Daya Beli dan Pemberantasan Korupsi

Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, memperkuat pandangan bahwa masalahnya adalah permintaan kredit yang rendah, bukan likuiditas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang kurang bernas dan daya beli masyarakat yang lemah memengaruhi laju bisnis perbankan. Akibatnya, undisbursed loan (kredit yang disetujui tapi belum dicairkan) menjadi tinggi, mencapai Rp2.450,7 triliun. Paul menyarankan pemerintah perlu terus menciptakan lapangan kerja lebih banyak dan memberantas korupsi untuk menurunkan biaya operasional sektor riil, yang pada akhirnya dapat mendorong permintaan kredit.[dit]

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK