Petinggi MUI Soroti Keikutsertaan Indonesia di Forum Perdamaian Gaza

FAKTANASIONAL.NET - Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) untuk Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik dari kalangan ulama. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030, KH M Cholil Nafis, menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal konsisten membela perjuangan Palestina.

Menurut Cholil, keberadaan Indonesia dalam forum internasional tersebut justru berpotensi menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak netral dan cenderung menjauh dari semangat pembelaan terhadap rakyat Palestina. Ia menyoroti latar belakang pembentukan BOP yang diprakarsai oleh Donald Trump, sosok yang selama masa kepemimpinannya kerap dinilai memiliki kebijakan yang berpihak kepada Israel.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina. Karena penggagasnya Trump dan dalam keanggotaannya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak mengakui adanya negara Palestina,” ujar KH Cholil Nafis melalui akun X miliknya, Rabu (28/1/2026).

Cholil menilai kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam struktur atau lingkaran forum tersebut menjadi persoalan serius. Menurutnya, sulit membicarakan perdamaian yang adil bagi Gaza dan Palestina apabila forum itu melibatkan pihak yang secara terbuka melakukan penjajahan dan menolak pengakuan negara Palestina.

Tak hanya soal komposisi keanggotaan, Cholil juga mengungkapkan kejanggalan lain terkait keterlibatan Indonesia. Ia mempertanyakan alasan Indonesia harus membayar biaya keanggotaan dalam forum yang, menurutnya, tidak memberikan jaminan keberpihakan pada kepentingan kemanusiaan Palestina.

“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan,” ucapnya.

Bagi Cholil, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa Indonesia justru mendukung agenda yang tidak sepenuhnya sejalan dengan konstitusi dan amanat politik luar negeri bebas aktif, khususnya komitmen pembelaan terhadap bangsa-bangsa yang masih terjajah.

Atas dasar itu, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang keputusan tersebut secara serius. Cholil bahkan secara tegas menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan untuk menarik diri dari keanggotaan Board of Peace demi menjaga konsistensi sikap nasional terhadap isu Palestina.

“Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” tegasnya.[mut]