Pidana dan Copot SPPG Tidak Memberi Kepastian Bahwa Kasus Keracunan MBG Berakhir!

MBG memang harus dihentikan atau jeda sejenak untuk evaluasi besar-besaran dengan waktu yang lama.

Ini adalah satu pertanyaan sederhana yang seharusnya menjadi pusat perdebatan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG): setelah anak-anak menyantap makanan yang disediakan negara, apakah mereka benar-benar aman?

Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang harus dihukum ketika terjadi keracunan.

Masyarakat tentu tidak sedang berlomba-lomba mencari siapa yang harus masuk penjara atau kena hukuman.

Tidak semua persoalan harus berakhir dengan hukuman.

Dalam kasus dugaan keracunan makanan MBG, yang paling mendasar justru adalah bagaimana negara memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi.

Sebab, menghukum pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah sebuah insiden terjadi tidak otomatis membuat makanan berikutnya menjadi lebih aman.

Hukum bekerja setelah dugaan pelanggaran terjadi. Sementara keselamatan anak membutuhkan sesuatu yang bekerja sebelum makanan sampai ke meja mereka.

Di sinilah persoalannya.

Jika setiap kasus keracunan hanya diselesaikan dengan pemeriksaan, evaluasi, pencopotan pengelola, atau proses hukum, tetapi akar persoalannya tidak dibenahi, maka negara hanya sibuk memadamkan api tanpa pernah memperbaiki instalasi yang membuat api terus menyala.

Masyarakat tidak sedang meminta pemerintah menjadikan SPPG sebagai kambing hitam.

Masyarakat hanya ingin satu hal yang sangat masuk akal: anak-anak mereka tidak keracunan setelah menyantap makanan MBG.

Itu bukan tuntutan berlebihan. Itu adalah standar paling dasar dari sebuah program yang membawa nama “bergizi”.

Negara Tidak Boleh Sekadar Hadir Setelah Korban Berjatuhan

Program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang jauh lebih kuat daripada sekadar mengandalkan niat baik.

Ada proses pengadaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, distribusi hingga makanan dikonsumsi. Setiap mata rantai memiliki risiko. Satu saja gagal dikendalikan, akibatnya dapat dirasakan oleh ratusan bahkan ribuan anak.

Karena itu, hukum sebenarnya bukan satu-satunya jawaban.

Yang lebih penting adalah pencegahan.

Pemerintah harus mampu menjelaskan kepada publik: standar keamanan pangan seperti apa yang digunakan? Siapa yang mengawasi?

Seberapa sering pemeriksaan dilakukan?

Bagaimana kualitas air dan bahan baku dipastikan?

Bagaimana makanan diuji sebelum didistribusikan?

Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab ketika prosedur keselamatan tidak berjalan?

Jangan sampai keselamatan anak baru menjadi perhatian setelah ambulans berdatangan dan ruang IGD dipenuhi korban.

Negara tidak boleh menunggu anak-anak sakit untuk kemudian menunjukkan ketegasan.

Ketegasan yang sesungguhnya justru terlihat ketika negara mampu memastikan anak tidak perlu menjadi korban terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa sistem pengawasan bekerja.

Pemerintah tidak harus malu mengakui bahwa sebuah program besar membutuhkan evaluasi.

Jika memang belum mampu memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa kasus keracunan MBG tidak akan kembali terjadi, maka menghentikan sementara sebagian pelaksanaan atau melakukan riset dan evaluasi menyeluruh bukan berarti pemerintah gagal.

Sebaliknya, itu bisa menjadi bentuk tanggung jawab.

Program sosial sebesar MBG tidak boleh berjalan hanya karena target politik dan anggaran harus dikejar. Program ini menyangkut tubuh, kesehatan, bahkan masa depan anak-anak Indonesia.

Apa artinya makanan gratis jika kemudian orang tua harus membayar dengan kecemasan?

Apa artinya program bergizi jika penerimanya justru harus berhadapan dengan risiko keracunan?

Dan apa artinya negara hadir jika keselamatan penerima manfaat belum dapat dijamin dengan sistem yang benar-benar kuat?

Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak tujuan baiknya. Masyarakat bisa mendukung cita-cita memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekaligus mempertanyakan pelaksanaannya.

Justru karena tujuannya baik, pelaksanaannya harus jauh lebih serius.

Jangan jadikan hukum sebagai obat setelah anak menjadi korban. Jadikan pengawasan sebagai pagar agar korban tidak pernah ada.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan.

Ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana:

anak-anak menyantapnya, pulang dalam keadaan sehat, dan orang tua tidak perlu takut ketika mendengar kata “Makan Bergizi Gratis”.

Jika standar sesederhana itu belum mampu dijamin, pemerintah perlu berhenti sejenak, melihat kembali seluruh sistem, melakukan riset, memperbaiki prosedur, lalu memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada anak benar-benar aman.

Sebab dalam urusan keselamatan anak, niat baik saja tidak cukup. Negara membutuhkan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, dan keberanian untuk mengakui ketika sesuatu memang harus diperbaiki.[dit]