Pimpinan MPR Dorong Program Makan Bergizi Gratis Jangkau Pesantren dan Madrasah Sejak Tahap Awal

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyambut baik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan mulai dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo pada 6 Januari 2025.

Namun, ia mengingatkan pentingnya memastikan bahwa siswa di satuan pendidikan Pesantren dan Madrasah/Sekolah Keagamaan turut masuk dalam daftar penerima manfaat sejak tahap awal penyaluran program ini.

"Sekalipun dapat dipahami bahwa program Makan Bergizi Gratis diimplementasikan secara bertahap hingga 2029, di mana pada 2025 baru akan menjangkau 19 juta jiwa, saya berharap sejak peluncuran tahap awal ini siswa di Madrasah/sekolah keagamaan dan santri di Pesantren sudah dimasukkan dalam program tersebut. Ini penting agar MBG menjadi program yang berkeadilan baik bagi siswa di sekolah umum maupun sekolah keagamaan," ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/1/2025).

Politisi senior PKS ini menjelaskan bahwa dalam tahap uji coba sebelumnya, sejumlah Pesantren dan Madrasah telah dikunjungi oleh Menteri Agama dan Menko Pemberdayaan Masyarakat. Namun, menjelang pelaksanaan resmi program ini, masih minim kejelasan teknis terkait penyaluran MBG di institusi keagamaan tersebut.

"Dalam kunjungan kerja reses DPR-RI ke salah satu Pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala/Kyai Pesantren menyampaikan bahwa mereka belum mendapatkan akses untuk program ini. Jika di Jakarta saja masih ada kendala, besar kemungkinan banyak Pesantren di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa, akan menghadapi hal serupa. Ini tentu sangat disayangkan," tambahnya.

HNW juga kembali menekankan pentingnya skema pembangunan dapur umum di Madrasah/sekolah keagamaan dan Pesantren, terutama yang memiliki ribuan siswa. Dengan skema ini, sumber daya internal di institusi tersebut dapat dioptimalkan untuk kesuksesan program MBG.

Sementara itu, Kementerian Agama melalui Dirjen Pendidikan Islam telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2024 pada 31 Desember 2024 tentang panduan pelaksanaan MBG di Pondok Pesantren, yang mengaitkan program ini dengan pembentukan karakter santri.

"SE tersebut patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan teknis pelaksanaannya jelas dan tersosialisasikan dengan baik ke seluruh Pesantren dan Madrasah/sekolah keagamaan di Indonesia.

Selain itu, implementasinya perlu didorong dengan melibatkan sumber daya internal dan lingkungan sekitar Pesantren dan Madrasah," tegas Hidayat.

Hidayat juga mengingatkan perlunya koordinasi intensif antarinstansi pemerintah untuk memastikan program unggulan ini berjalan sukses dan berkelanjutan. Program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional, tetapi melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dengan tiga skema penyaluran: pembentukan dapur sendiri, dikelola institusi pemerintah lain, atau pihak swasta.

Ia menyoroti kasus di Kediri, Jawa Timur, di mana sejumlah pemilik katering mengalami kerugian hingga Rp 72 juta akibat kontrak fiktif terkait pengadaan MBG.

"Pemerintah harus memastikan program ini terlaksana dengan amanah, transparan, dan melibatkan pengurus sekolah, pedagang kantin, UMKM, hingga warga di sekitar satuan pendidikan. Dengan begitu, efek pengganda ekonomi dari program ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, dan tujuan strategis program ini dapat tercapai demi menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkasnya.[dnl]