PKS Desak Pemerintah Tunda Perjanjian Dagang AS demi Kedaulatan Halal

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Rencana kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mendapatkan sorotan tajam dari kalangan parlemen.

Ketua MPP PKS, Mulyanto, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menandatangani komitmen tersebut. Terdapat kekhawatiran besar bahwa beberapa klausul dalam perjanjian berpotensi menabrak undang-undang yang berlaku di tanah air serta mengancam kedaulatan ekonomi nasional secara jangka panjang.

Salah satu poin paling krusial yang dipersoalkan adalah pengaturan mengenai sertifikasi halal. Mulyanto menegaskan bahwa bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, masalah halal bukan sekadar urusan teknis, melainkan prinsip keyakinan.

Adanya tekanan asing yang mencoba mendikte standar atau mekanisme audit halal di dalam negeri dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak bisa diterima dan harus ditolak dengan tegas.

PKS mendesak DPR RI segera memanggil menteri terkait untuk memberikan klarifikasi mendalam mengenai poin-poin kesepakatan tersebut. Pemerintah diingatkan untuk tidak hanya terpaku pada angka transaksi atau tarif perdagangan semata.

Setiap kerja sama internasional wajib mengedepankan perlindungan terhadap identitas bangsa dan memastikan otoritas nasional tetap memiliki kendali penuh atas regulasi produk yang beredar di pasar domestik.[dit]