Pola Mutasi Kilat Besar-besaran Kapolri Suyudi: Bawa Gerbong BNN dan Sapu Bersih Polda Metro

FAKTANASIONAL.NET | Mutasi kilat besar-besaran yang dilakukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hanya sehari setelah pelantikannya patut dipertanyakan.

Sorotan utama tertuju pada penempatan delapan perwira dari Badan Narkotika Nasional (BNN)—lembaga yang sebelumnya dipimpin Suyudi—ke posisi-posisi strategis di tubuh Polri.

Keputusan instan melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 ini tidak bisa hanya berlindung di balik alasan klise penyegaran organisasi, melainkan menuntut pertanggungjawaban terbuka untuk menepis dugaan favoritisme dan konflik kepentingan.

Delapan perwira eks BNN tersebut kini memegang kendali vital yang menjangkau pengelolaan personel, operasional, hingga komando kewilayahan.

Mereka menempati posisi Asisten Logistik Kapolri, Wakabareskrim, Kapolda Jawa Tengah, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, Asisten SDM Kapolri, Wakapolda Jawa Barat, Pelaksana Sementara (PS) Dirreskrimum Polda Metro Jaya, dan PS Koorspripim Polri.

Kecepatan mutasi ini memicu pertanyaan tajam mengenai kapan evaluasi kinerja dilakukan, siapa tim penilainya, dan indikator apa yang dipakai.

Publik berhak tahu apakah penempatan ini murni berlandaskan kompetensi profesional, atau sekadar membawa gerbong orang dekat dari penugasan masa lalu.

Pola perombakan ekstrem ini juga menyapu bersih jajaran pimpinan di Polda Metro Jaya dalam satu paket waktu. Pergantian massal yang mencakup Kapolda, Wakapolda, direktur reserse kriminal umum, siber, narkoba, hingga Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta ini berisiko besar mengganggu kesinambungan penegakan hukum.

Kapolri harus menjamin bahwa transisi ini diikuti serah terima yang ketat sehingga pergantian pejabat tidak menjadi celah untuk menunda perkara, mengulang penyidikan dari awal, atau menelantarkan pengaduan masyarakat yang sedang berjalan.

Kekhawatiran terhadap independensi kelembagaan semakin menguat dengan digantinya pucuk pimpinan fungsi pengawasan dan SDM, seperti Irwasum, Wairwasum, Kadivpropam, dan Kepala Biro Pembinaan Karier.

Posisi-posisi krusial ini menuntut nyali dan keberanian untuk mengoreksi pelanggaran, termasuk jika pelakunya adalah perwira pilihan Kapolri sendiri.

Apabila keberlanjutan karier di internal Polri mulai dipersepsikan bergantung pada kedekatan dengan pimpinan, institusi ini terancam kehilangan fungsi pengawasan yang objektif.

Tantangan serupa berlaku pada mutasi sejumlah perwira ke lembaga kementerian luar yang juga wajib dibarengi target kinerja dan urgensi penempatan yang terukur.

Oleh karena itu, DPR dan lembaga pengawas eksternal Polri wajib memanggil Kapolri untuk menagih dokumen rekam jejak, proses seleksi, dan sasaran kerja dari mutasi besar-besaran ini.

Polri adalah alat negara yang kewenangannya bersinggungan langsung dengan kebebasan dan rasa keadilan masyarakat, sehingga setiap pergeseran kekuasaan di dalamnya harus bisa diaudit dampaknya.

Kapolri Suyudi telah membuktikan kecepatannya dalam membongkar pasang personel. Kini ia dituntut membuktikan bahwa langkah instan tersebut benar-benar demi menegakkan profesionalisme hukum, bukan sekadar memuaskan preferensi kekuasaan pimpinan.

Jakarta, 3 Oktober 2026

Penulis: HAMDI PUTRA (Forum Sipil Bersuara/FORSIBER)