Polemik Dapur MBG Anak Pejabat: BGN Pertahankan Operasional 41 SPPG di Sulsel, Sambil Siapkan Aturan Baru

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Polemik kepemilikan 41 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Yasika Aulia Ramdhani (20), putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, menjadi sorotan publik. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk tidak menghentikan operasional dapur-dapur tersebut. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati, menjelaskan bahwa prioritas BGN adalah memastikan manfaat langsung dari program MBG tetap dirasakan oleh anak-anak penerima. "Kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti gimana anak-anak yang terima manfaat," ujar Nanik di Istana Kepresidenan, Kamis (20/11/2025).

Secara sistem, BGN sebenarnya membatasi satu entitas hanya boleh mengelola maksimal 10 dapur MBG. Nanik menduga, agar dapat mengelola 41 dapur, Yasika kemungkinan menggunakan beberapa nama entitas yang berbeda. Hal ini terjadi karena belum ada aturan eksplisit dalam regulasi awal yang secara ketat mengatur pembatasan atau mekanisme verifikasi kepemilikan bagi pendaftar dapur MBG. Selama dapur-dapur tersebut masih menjalankan tugasnya dengan baik, pemerintah tidak bisa menghentikannya dan harus mengacu pada aturan sebelumnya, sambil menyiapkan regulasi yang lebih ketat.

Pembaruan Regulasi dan Keterlibatan Yayasan

Nanik Sudaryati memastikan bahwa BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan pembaruan regulasi untuk mengatasi celah ini. Pengetatan aturan tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program MBG, khususnya terkait pendirian dan kepemilikan SPPG. Mengenai dugaan adanya banyak dapur MBG yang terafiliasi dengan pejabat daerah, Nanik menjelaskan bahwa pada proses pendaftaran awal, pemerintah tidak memiliki informasi pasti mengenai identitas pemilik yayasan yang mengajukan diri, sebab nama yayasan tidak selalu mencerminkan pemiliknya.

Akselerasi Program di Tengah Permintaan Masyarakat

Sejak awal, Presiden Prabowo Subianto memang menghendaki adanya keterlibatan luas dari berbagai yayasan pendidikan dan sosial dalam pembangunan dapur MBG. Namun, peningkatan pesat permintaan dari masyarakat agar wilayah mereka segera mendapatkan layanan MBG mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pembentukan SPPG. Atas dasar urgensi ini, BGN membuka peluang bagi pihak manapun yang memiliki kemampuan untuk membangun fasilitas dapur MBG, demi mempercepat jangkauan program. BGN berkomitmen untuk memperbaiki aturan di masa depan agar tata kelola kepemilikan dapur MBG menjadi lebih ketat, sambil tetap menjamin keberlangsungan pelayanan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil.[dit]