Polemik Wacana Polri di Bawah Kementerian: Independensi Jadi Taruhan

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wacana untuk menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian khusus terus menuai gelombang penolakan.

Berbagai pihak menilai langkah ini sebagai kemunduran birokrasi yang dapat melumpuhkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Kritik utama muncul dari kekhawatiran bahwa perubahan struktur ini akan menyeret institusi kepolisian ke dalam pusaran kepentingan politik praktis.

Ketua Umum Pasbata Prabowo, David Febrian, menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah kendali Presiden untuk menjamin kecepatan komando, dilansir pada 3 Februari 2026.

Jika Polri berada di bawah kementerian, proses pengambilan keputusan dalam menghadapi ancaman mendesak seperti terorisme atau kejahatan siber dikhawatirkan akan terhambat oleh jalur birokrasi yang panjang. Selain itu, posisi di bawah kementerian membuka celah bagi tarik-menarik kepentingan sektoral yang merugikan publik.

Independensi dan profesionalisme adalah kunci utama kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Menjaga Polri sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara dianggap sebagai harga mati untuk memastikan kepolisian tetap menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan kelompok tertentu.

Dengan tantangan keamanan global yang makin kompleks, Polri membutuhkan otoritas yang kuat dan selaras dengan visi nasional tanpa intervensi menteri yang berganti-ganti sesuai dinamika politik.[dit]