Politik B50: Transisi Energi Atau Kartelisasi Sawit?

FAKTANASIONAL.NET - Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026, pemerintah resmi mewajibkan badan usaha BBM untuk mencampur bahan bakar nabati ke produk mereka.

Targetnya cukup ambisius. Kandungan biodiesel (B40) harus mencapai 40% di tahun 2026, lalu melompat ke B50 pada 2027 hingga 2030 secara nasional.

Selain itu, pemerintah juga mulai mengatur penahapan untuk bioetanol dan bioavtur.

Secara aturan, regulasi ini terlihat ideal. Narasi yang dibangun adalah swasembada energi, dukungan untuk energi terbarukan, dan bagian dari transisi energi nasional.

Tapi kalau kita bedah lebih kritis, kebijakan ini sebenarnya memperlihatkan sesuatu yang lebih besar.

Negara sedang "mengunci" konsumsi dan menciptakan ruang keuntungan baru bagi oligarki di industri sawit.

*Pasar yang "Dipaksa" Ada*

Masalah utamanya terletak pada watak kebijakan ini. B50 lahir bukan karena efisiensi pasar atau karena teknologinya sudah sangat kompetitif secara biaya.

Sebaliknya, ini adalah kebijakan "pemaksaan" lewat regulasi.

Saat negara mewajibkan campuran solar hingga 50%, permintaan pasar tidak lagi muncul karena pilihan konsumen, melainkan karena kewajiban administratif.

Di sini, negara bukan hanya bertindak sebagai pengatur (regulator), tapi juga sebagai arsitek yang menentukan permintaan.

Dalam ekonomi politik, inilah yang disebut dengan penciptaan pasar secara paksa.

Biodiesel Jadi "Anak Emas"

Kita perlu jeli melihat label "transisi energi" di sini. Apakah benar untuk lingkungan, atau sekadar menjamin pasar buat industri sawit?

Kalau kita lihat lampirannya, target biodiesel B50 sangat agresif dan berlaku nasional.

Bandingkan dengan bioetanol atau bioavtur yang wilayahnya masih dibatasi di daerah tertentu saja seperti Jawa dan Bali.

Pola ini menunjukkan kalau "jantung" dari kebijakan ini sebenarnya adalah sawit.

Meski judulnya "Bahan Bakar Nabati" (plural), kenyataannya intinya sangat condong ke biodiesel.

Di titik inilah transisi energi berisiko cuma jadi kedok untuk memperkuat dominasi satu komoditas saja.

Tiga Titik Masalah: Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial

Idealnya, transisi energi harus bersandar pada tiga pilar. Ramah lingkungan, efisien secara ekonomi, dan adil secara sosial. Tapi kebijakan B50 justru punya masalah di ketiganya:

1. Segi Lingkungan: Biodiesel sawit tidak otomatis jadi "energi hijau". Kalau demi mengejar target B50 kita malah membabat hutan untuk perluasan kebun sawit, maka manfaat penurunan emisi di hilir akan sia-sia karena kerusakan lingkungan di hulu.

2. Segi Ekonomi: Kebijakan wajib campur ini menuntut kesiapan infrastruktur dan biaya yang besar. Siapa yang paling diuntungkan ketika distribusi dan fasilitas pencampuran jadi syarat utama? Tentu pemain besar yang sudah punya segalanya.

3. Segi Sosial: Keuntungan besar cenderung terkumpul di tangan pelaku usaha raksasa yang menguasai kebun dan pabrik. Sementara itu, petani kecil lebih sering hanya jadi "alasan moral" ketimbang penerima manfaat yang sebenarnya.

Bantalan bagi Risiko Bisnis Swasta

Dengan B50, risiko bisnis industri sawit jadi jauh berkurang. Sawit yang tadinya sangat tergantung pada harga ekspor, kini punya jaminan pasar domestik berkat regulasi negara.

Saat harga dunia terguncang, pasar biodiesel dalam negeri jadi penyelamatnya.

Secara strategi ini mungkin terlihat bagus, tapi dalam praktik, ini berarti kebijakan publik digunakan untuk menstabilkan profit sektor tertentu.

Istilah yang lebih tepat mungkin bukan lagi "transisi energi", melainkan "kartelisasi yang dilegalkan lewat aturan".

Nasionalisme atau Ketergantungan Baru?

Pemerintah bisa saja menjual kebijakan ini sebagai simbol nasionalisme energi. Kita tidak lagi tergantung pada minyak impor. Narasi ini memang sangat laku dan efektif secara politik.

Namun, nasionalisme energi belum tentu berarti demokratisasi energi.

Kita mungkin terlihat berdaulat di hadapan pasar global, tapi di dalam negeri, negara justru bisa tersandera oleh kepentingan industri sawit.

Kita hanya pindah ketergantungan dari minyak impor ke konglomerasi sawit lokal.

Tanpa transparansi dan audit yang ketat, kebijakan B50 berpotensi menjadi contoh klasik di mana biaya transisi ditanggung masyarakat luas, sementara keuntungannya hanya dinikmati segelintir pihak.

Dengan kata lain, siapa yang akan menikmati keuntungan ekonomi dari kebijakan ini sangat bergantung pada keputusan administratif di balik meja.

Ketika jatah alokasi menjadi penentu nilai ekonomi yang besar, di situlah muncul celah bagi praktik perburuan rente.

Penting untuk dipahami bahwa kritik terhadap kebijakan B50 bukan berarti kita menolak penggunaan energi nabati.

Justru, kritik ini diperlukan supaya agenda transisi energi tidak "dibajak" menjadi proyek untuk memperkuat kekuasaan ekonomi segelintir orang.

Energi terbarukan yang sehat seharusnya bisa membuka ruang kompetisi, mendorong inovasi teknologi, dan memastikan manfaatnya tidak berhenti di kantong korporasi besar saja.

Kalau yang terjadi malah sebaliknya—pasar dipaksa, jatah alokasi dikontrol, beban biaya dibuang ke masyarakat, tapi keuntungan hanya dinikmati kelompok tertentu—maka istilah “transisi” hanya akan jadi slogan kosong yang menutupi praktik lama dengan kemasan baru.

Karena itu, pertanyaan “Ini Transisi Energi atau Kartelisasi Sawit?” bukan sekadar basa-basi, melainkan sebuah analisis yang nyata.

Aturan ini memang bisa dibaca sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil.

Tapi di sisi lain, ini juga terlihat seperti intervensi negara yang sangat kuat untuk memastikan satu komoditas tertentu punya pasar yang terjamin.

Inilah wajah ganda dari kebijakan B50 kita. Bicaranya pakai bahasa "hijau", tapi logikanya tetap kekuasaan komoditas.

Dipromosikan sebagai inovasi energi, tapi fungsinya bisa jadi alat untuk mengunci pasar. Menjanjikan kedaulatan nasional, tapi ujung-ujungnya bisa membuat kita tunduk pada oligarki lokal.

Jika pemerintah ingin membuktikan bahwa B50 adalah benar-benar transisi energi, ukurannya tidak boleh cuma soal angka pencampuran (blending) atau volume penyerapan saja.

Indikator keberhasilan yang jauh lebih penting adalah:

- Apakah kebijakan ini benar-benar menurunkan emisi secara kredibel?
- Apakah keuntungan ekonominya dibagi rata dan adil?
- Apakah beban biayanya transparan bagi publik?
- Apakah pasarnya jadi lebih kompetitif dan tata kelolanya bebas dari konflik kepentingan?

Tanpa semua itu, B50 berisiko dicatat sejarah bukan sebagai tonggak energi bersih Indonesia, melainkan sebagai contoh bagaimana bahasa lingkungan hidup digunakan untuk melegalkan rekayasa pasar demi keuntungan oligarki.

Jakarta, 13 April 2026
HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)