Prabowo Belum Berada di Ambang Pemakzulan, Tetapi Lampu Kuning Sudah Menyala!

MEMBICARAKAN kemungkinan runtuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar permainan spekulasi politik.

Pertanyaan itu muncul ketika kepuasan publik terhadap pemerintah menurun, sementara persoalan ekonomi, politik, dan kepercayaan terhadap institusi negara mulai menjadi perhatian.

Namun, mengatakan Prabowo sudah berada di ambang kejatuhan juga merupakan kesimpulan yang terlalu terburu-buru.

Data yang ada lebih tepat dibaca sebagai peringatan. Pemerintahan belum runtuh, tetapi tanda-tanda tekanan mulai terlihat.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026 mencatat kepuasan terhadap kinerja Prabowo berada di angka 51,1 persen.

Angka tersebut turun cukup tajam dibandingkan 81,2 persen pada November 2025 dan 66,4 persen pada Maret 2026. Sementara itu, 46,9 persen responden menyatakan tidak puas.

Di titik inilah perdebatan tentang pemakzulan harus ditempatkan secara proporsional.

Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden tidak bisa diberhentikan hanya karena tingkat kepuasan publik turun, demonstrasi membesar, atau masyarakat kecewa terhadap kebijakan pemerintah.

Pemakzulan memiliki mekanisme konstitusional yang panjang. Ada DPR, Mahkamah Konstitusi, dan kemudian MPR.

Dengan demikian, ketidakpuasan masyarakat harus berkembang menjadi persoalan politik dan hukum yang memenuhi ketentuan konstitusi sebelum pemberhentian Presiden dapat dilakukan.

Karena itu, menyamakan demonstrasi dengan keruntuhan Presiden adalah kekeliruan dalam membaca sistem politik Indonesia.

Yang jauh lebih serius adalah ketika ketidakpuasan publik bertemu dengan tekanan ekonomi, konflik elite, melemahnya kepercayaan terhadap institusi, serta berkurangnya dukungan politik.

Survei SMRC memperlihatkan beberapa indikator yang patut dicermati. Sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk.

Penilaian negatif terhadap penanganan situasi politik juga mencapai 42,8 persen.

Angka-angka tersebut memang tidak membuktikan bahwa Prabowo akan jatuh. Tetapi angka itu cukup menjadi alarm bagi pemerintah.

Sejarah politik Indonesia memberikan satu pelajaran penting: pemerintahan biasanya tidak runtuh hanya karena satu persoalan.

Krisis menjadi berbahaya ketika banyak masalah datang bersamaan.

Tekanan ekonomi dapat memperbesar keresahan masyarakat. Kebijakan yang dianggap keliru bisa memperburuk persepsi publik. Konflik elite dapat membuka retakan di dalam lingkaran kekuasaan.

Sementara ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum dan politik membuat setiap keputusan pemerintah lebih mudah dicurigai.

Perkembangan ekonomi sepanjang 2026 juga layak diperhatikan. S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB/A-2 dengan outlook stabil.

Namun, sebelumnya Moody’s dan Fitch mengubah outlook Indonesia menjadi negatif karena kekhawatiran terhadap kredibilitas kebijakan serta tekanan fiskal.

Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Juli 2026 juga memunculkan pertanyaan mengenai independensi bank sentral dan arah kebijakan moneter.

Tetapi sekali lagi, semua itu masih merupakan tekanan. Belum bisa disebut sebagai bukti bahwa pemerintahan sedang menuju keruntuhan.

Justru di sinilah kesempatan Prabowo diuji.

Jika pemerintah mampu memperbaiki kondisi ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat, membenahi pelaksanaan program prioritas, menjaga kredibilitas hukum, dan memastikan lembaga negara bekerja secara profesional, kepercayaan publik masih mungkin dipulihkan.

Sebaliknya, jika kritik dianggap sebagai ancaman dan pemerintah terlalu sibuk mempertahankan citra, persoalan yang awalnya kecil dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan.

Maka pertanyaan sebenarnya bukan hanya, “Apakah Prabowo bisa digulingkan?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: seberapa lama sebuah pemerintahan mampu bertahan ketika kepercayaan publik terus terkikis?

Untuk saat ini, jawabannya cukup jelas. Prabowo belum berada di ambang pemakzulan.

Namun, lampu kuning sudah menyala.

Dalam politik, lampu kuning bukan tanda bahwa perjalanan harus dihentikan. Tetapi ia juga bukan lampu hijau untuk terus melaju seolah tidak ada masalah.

Ia adalah peringatan agar pemerintah mulai menginjak rem, membaca keadaan, dan memperbaiki arah sebelum tekanan berubah menjadi krisis.

Sebab pada akhirnya, kekuasaan tidak hanya bertahan karena kuatnya dukungan politik. Kekuasaan juga bertahan karena rakyat masih percaya bahwa pemerintah layak dipercaya.

Dan ketika kepercayaan itu mulai retak, angka survei seharusnya tidak dipandang sebagai sekadar angka.

Ia adalah suara peringatan.[dit]