Prabowo dalam Posisi Gawat! Mayoritas Rakyat Menilai Kinerja Pemerintah Buruk

FAKTANASIONAL.NET - Posisi Presiden Prabowo Subianto benar-benar gawat, merujuk pada hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menunjukkan 64 persen masyarakat menilai kondisi pemerintahan tidak baik.

Analis dari Forum Sipil Bersuara (FIRSIBER) Hamdi Putra menilai temuan survei IPO harus dilihat sebagai sebuah fakta peringatan keras bagi Presiden Prabowo Subianto.

Angka tersebut terdiri atas 40 persen responden yang menilai “tidak baik” dan 24 persen “sangat tidak baik”.

Hanya 24 persen yang memberikan penilaian positif, sedangkan 12 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Komposisi hasil yang jomplang itu memperlihatkan bahwa sentimen negatif telah mencapai 2,67 kali penilaian positif," kata Hamdi menjelaskan, Minggu (9/8/2026).

JIKA responden yang belum menentukan sikap dikeluarkan, hampir tiga dari setiap empat warga yang memiliki penilaian menyatakan kondisi pemerintahan sedang tidak baik.

Pemerintah tidak lagi berhadapan dengan keluhan kelompok kecil, tetapi dengan persepsi negatif yang telah menguasai mayoritas opini publik.

Pukulan paling keras datang dari alasan yang melatarbelakanginya. Sebanyak 51,7 persen dari kelompok yang menilai pemerintahan tidak baik menyebut isu korupsi sebagai penyebab utama, disusul lemahnya penegakan hukum sebesar 11,8 persen.

Artinya, pusat kerusakan citra pemerintahan bukan hanya komunikasi yang buruk, kegaduhan politik, atau ketidakpopuleran sejumlah pejabat.

Pemerintah sedang menghadapi krisis kepercayaan terhadap integritas kekuasaan.

Korupsi telah berubah dari perkara hukum individual menjadi penilaian kolektif terhadap pemerintahan.

Setiap kasus besar yang tidak dibuka secara transparan, setiap pejabat yang memperoleh perlakuan berbeda, dan setiap proses hukum yang terlihat ragu-ragu akan dibaca publik sebagai bukti bahwa kekuasaan tidak sanggup membersihkan dirinya sendiri.

Ketika lebih dari separuh kelompok yang kecewa menunjuk korupsi, pidato antikorupsi tidak lagi cukup. Rakyat menunggu penindakan yang berani, terbuka, dan tidak mengenal jabatan, kedekatan maupun seragam.

Lemahnya penegakan hukum memperparah keadaan karena hukum merupakan benteng terakhir kepercayaan masyarakat.

Korupsi yang tidak ditindak tegas akan melahirkan kesan bahwa negara dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai akses terhadap kekuasaan.

Pemerintah mungkin masih mampu mengendalikan birokrasi, tetapi akan kesulitan mengendalikan kemarahan publik apabila hukum dipersepsikan tajam kepada rakyat biasa dan kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan elite.

Tekanan terhadap pemerintah semakin berat karena krisis integritas berjalan bersamaan dengan kesulitan ekonomi.

Sebanyak 43 persen responden menilai kondisi ekonomi lebih buruk atau sangat lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.

Hanya 19 persen yang merasakan keadaan lebih baik.

Harga sembako murah ditempatkan sebagai kebutuhan paling mendesak oleh 33,5 persen responden, disusul pemberantasan pungli dan korupsi 19,2 persen serta penciptaan lapangan kerja baru 14 persen.

Angka-angka tersebut memperlihatkan dua sumber kemarahan yang saling menguatkan: isi dompet rakyat semakin tertekan, sementara uang negara dipersepsikan terus terancam oleh korupsi.

Kesulitan ekonomi mungkin masih dapat diterima apabila rakyat percaya pemerintah bekerja bersih dan sungguh-sungguh. Kasus korupsi mungkin masih dianggap sebagai penyimpangan apabila kesejahteraan meningkat.

Namun ketika kehidupan semakin berat dan integritas kekuasaan ikut diragukan, pemerintah kehilangan legitimasi moral dan legitimasi kinerja secara bersamaan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi identitas utama pemerintahan Prabowo juga belum berhasil menjadi jangkar kepuasan publik.

Walaupun tingkat pengenalannya sangat tinggi, hanya 26 persen responden yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap pelaksanaannya. Sebaliknya, 63 persen menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas.

Temuan itu menegaskan bahwa persoalan pemerintah bukan kekurangan sosialisasi. Masyarakat telah mengetahui programnya, menyaksikan pelaksanaannya, kemudian memberikan penilaian negatif.

Artinya, jurang terbesar berada di antara besarnya janji dan kualitas implementasi.

Program dengan anggaran raksasa tidak akan menyelamatkan citra pemerintah apabila tata kelolanya bermasalah, manfaatnya tidak sebanding dengan biayanya, kualitas pelaksanaannya buruk, atau pengawasannya membuka ruang penyimpangan.

Keinginan 63,5 persen responden agar Presiden melakukan reshuffle semakin menegaskan bahwa publik menuntut koreksi nyata.

Mayoritas masyarakat tampaknya tidak puas dengan kemampuan mesin kabinet menerjemahkan kehendak Presiden menjadi hasil yang dirasakan rakyat.

Mereka tidak membutuhkan pergantian pejabat untuk kepentingan akomodasi politik, tetapi pembersihan kabinet dari figur yang tidak kompeten, tidak produktif, bermasalah, atau menjadi beban kepercayaan publik.

Reshuffle tidak boleh berhenti sebagai pertukaran kursi di antara kelompok kekuasaan. Presiden harus menjadikannya momentum untuk memulihkan standar pemerintahan: kompetensi, integritas, keberanian mengambil keputusan, transparansi anggaran, dan kesediaan bertanggung jawab.

Mengganti nama tanpa mengubah tata kelola hanya akan memperpanjang masalah dan mempercepat kelelahan publik.

Presiden Prabowo masih mempunyai kesempatan melakukan penyelamatan politik. Syaratnya, angka 64 persen tidak diperlakukan sebagai gangguan komunikasi yang dapat diselesaikan dengan propaganda, buzzer, seremoni, atau penambahan baliho keberhasilan.

Persepsi negatif sebesar itu lahir dari pengalaman publik terhadap harga kebutuhan, sulitnya pekerjaan, kontroversi program, korupsi, dan penegakan hukum yang dianggap lemah.

Pemerintah harus menjawabnya dengan tindakan yang dapat dilihat dan diukur: menurunkan tekanan biaya hidup, menciptakan pekerjaan, mengaudit program beranggaran besar, menyingkirkan pejabat yang menjadi beban, serta membuka seluruh perkara korupsi tanpa kompromi.

Presiden juga harus memastikan tidak ada pusat kekuasaan informal, kedekatan pribadi, hubungan politik, atau kepentingan kelompok yang lebih kuat daripada hukum.

Angka 64 persen adalah tanda bahwa pemerintah sedang kehilangan manfaat dari keraguan publik. Rakyat mulai membentuk kesimpulan bahwa masalah pemerintahan tidak berasal dari satu atau dua pejabat, tetapi dari cara kekuasaan dijalankan.

Jika kesimpulan itu mengeras, reshuffle dan pidato tidak akan lagi cukup untuk memulihkannya.

Pemerintahan Prabowo tidak sedang kekurangan program dan narasi, tapi kekurangan hasil yang dirasakan rakyat serta keberanian yang cukup untuk membersihkan kekuasaan dari korupsi.

Apabila suara 64 persen masyarakat tetap diabaikan, angka tersebut tidak akan berhenti sebagai alarm evaluasi. Ia dapat berubah menjadi vonis politik bahwa pemerintah mendengar dirinya sendiri jauh lebih keras daripada mendengar rakyatnya.