Prabowo Minta Bakom Tak Sekadar Bicara, Kritik Rakyat Harus Sampai ke Pemerintah

FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediamannya pada Minggu sore, 4 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, serta manfaat kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Prabowo juga meminta komunikasi pemerintah dibangun lebih dekat dengan publik.

Informasi mengenai pertemuan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, yang dilihat detikcom pada Minggu (4/10/2026).

Dikutip dari detikNews, pemerintah tidak hanya dituntut menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan masyarakat memahami arah kebijakan yang dibuat Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana agar komunikasi pemerintah lebih mudah diterima masyarakat.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat," tulis Sekretariat Kabinet.

Prabowo juga mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah bukan sekadar menjelaskan pekerjaan yang telah dilakukan.

"Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan," imbuh Setkab.

Pesan tersebut menjadi bagian dari arahan Prabowo kepada Bakom agar komunikasi publik tidak berhenti pada penyampaian informasi.

Prabowo juga meminta Bakom membuka ruang bagi masukan, keluhan, dan kritik dari masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut diharapkan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.

"Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden," tutur Setkab.

Pertemuan itu diharapkan memperkuat komunikasi pemerintah yang terbuka, dialogis, dan berkesinambungan dengan media serta masyarakat.

"Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah," lanjut Setkab.[dit]