Prabowo Perintahkan Himbara Jemput Bola, Semua Warga RI Bakal Punya Rekening

FAKTANASIONAL.NET - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk lebih aktif menjangkau masyarakat dengan menyiapkan rekening bagi seluruh penduduk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9).

Pemerintah ingin memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan sekaligus memperluas inklusi keuangan.

"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9), dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Airlangga, pembukaan rekening tersebut nantinya akan memanfaatkan data kependudukan yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data itu kemudian akan dipadankan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia.

Integrasi tersebut terutama diarahkan untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system. Pemerintah juga menyiapkan penggunaan QRIS sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan layanan keuangan digital.

"Terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway systemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai," ungkap Airlangga.

Selain membuka akses perbankan, rekening yang disiapkan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai saluran penyaluran berbagai program pemerintah kepada masyarakat.

Airlangga mengatakan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen.

Sementara itu, tingkat literasi keuangan Indonesia berada di angka 69,57 persen. Angka tersebut masih berada di atas standar Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencapai 63 persen.

"Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen," ujar Airlangga.

Dengan instruksi tersebut, pemerintah menargetkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan dan sistem pembayaran digital semakin luas, sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah secara lebih terintegrasi.[dit]