Prabowo Restui Pembentukan Komisi Reformasi Polri dan Tim Independen Investigasi Demo

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo Subianto menyatakan persetujuan atas pembentukan komisi reformasi kepolisian serta tim investigasi independen guna menelusuri berbagai insiden yang terjadi dalam aksi demonstrasi sejak Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus.

Kesepakatan itu muncul usai Prabowo menerima tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025). Pertemuan berlangsung sekitar tiga jam, mulai pukul 16.30 WIB hingga 19.55 WIB.

Delegasi GNB hadir dengan sejumlah tokoh nasional, antara lain Sinta Nuriyah (istri Presiden ke-4), mantan Menag Lukman Hakim, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, hingga Laode Syarif.

“Teman-teman dari Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian. Hal ini langsung disambut Presiden yang segera membentuk tim atau komisi reformasi Polri,” jelas eks Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, selepas pertemuan.

Gomar menilai langkah tersebut sejalan dengan gagasan Prabowo. “Jadi, harapan-harapan yang disampaikan teman-teman justru sudah ada dalam konsep Presiden. Bisa dibilang gayung bersambut, terutama terkait agenda reformasi kepolisian,” ujarnya.

Sementara itu, Lukman Hakim menambahkan bahwa Presiden juga menyetujui pembentukan tim investigasi independen atas tragedi demo Agustus.

“Salah satu aspirasi masyarakat sipil yang kami bawa adalah kebutuhan komisi independen untuk menyelidiki peristiwa Agustus yang memakan korban jiwa maupun luka-luka. Presiden setuju,” kata Lukman.

Ia menegaskan, format detail tim investigasi tersebut akan ditentukan pihak Istana. Selain itu, GNB turut menyampaikan berbagai isu penting, termasuk pesan kebangsaan yang digaungkan mahasiswa, masyarakat sipil, dan organisasi publik.

“Semua yang kami sampaikan ditanggapi positif. Bahkan Presiden membahas poin demi poin secara detail,” tambah Lukman.

Menurutnya, pertemuan juga menyinggung tuntutan publik 17+8 poin beserta aspirasi lainnya. “Syukurlah, Presiden bukan hanya menerima, tapi juga memahami dan mendiskusikannya dengan mendalam,” jelasnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mendampingi Presiden, menuturkan bahwa pertemuan berlangsung sangat terbuka.

“Presiden menjawab semua pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa. Intinya, kita berharap bangsa Indonesia ke depan bisa semakin besar, rukun, dan damai,” tutup Menag.[Zul]