Presiden Prabowo Cabut Tunjangan DPR dan Hentikan Kunker ke Luar Negeri

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah fasilitas bagi para anggotanya, termasuk tunjangan tambahan dan kunjungan kerja ke luar negeri.

Ia memastikan keputusan tersebut segera dijalankan pimpinan DPR sebagai bentuk respons atas tuntutan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai menggelar rapat bersama ketua umum partai politik serta pimpinan DPR dan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

“Pimpinan DPR telah menyampaikan akan segera mencabut beberapa kebijakan, antara lain soal besaran tunjangan dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.

Ia menambahkan, para pimpinan DPR juga sepakat bahwa seluruh anggota dewan harus lebih peka dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Karena itu, ia meminta DPR membuka ruang dialog dengan masyarakat dengan mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga perwakilan kelompok lain untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Hal-hal lain yang ingin disampaikan masyarakat dipersilakan melalui delegasi ke DPR. Semua aspirasi akan diterima dengan baik,” ujarnya.

Rapat di Istana Merdeka tersebut dihadiri sejumlah tokoh politik, antara lain Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Edhie Baskoro Yudhoyono (mewakili Demokrat), serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Hadir pula pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Langkah ini diambil menyusul gelombang protes publik atas kenaikan tunjangan DPR serta berbagai pernyataan kontroversial sejumlah anggotanya.

Bahkan, beberapa anggota DPR dari berbagai partai telah resmi dinonaktifkan, di antaranya Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN.[zul]