Presiden Prabowo Harus Ganti Menhub, Bukan Hanya Mencopot Dirjen Perhubungan Laut

FAKTANASIONAL.NET - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi resmi mencopot Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Muhammad Masyhud pada hari Jumat 18 September 2026.

Dikatakan oleh Menhub bahwa pergantian dirjen perhubungan laut sebagai bagian dari evaluasi di internal Kementerian perhubungan.

Ya memang dalam delapan bulan di tahun 2026, Januari hingga September 2026 ini sudah terjadi 602 kecelakaan kapal saat melaut.

Pada tanggal 13 September 2026 terjadi dua kecelakaan kapal:

Pertama, kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalembo dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin. Korban dalam kecelakaan itu sebanyak 243 orang dengan perincian 9 orang meninggal dunia dan 226 orang masih hilang di lautan dalam pencarian.

Kecelakaan kedua adalah kalap Tugboat (TB) atau kapal tunda MT20 1301 milik PT Dharmalancar Sejahtera yang membawa delapan orang Anak Buah Kapal (ABK) tenggelam di perairan Bawean, Jawa Timur. Akhirnya tim SAR Surabaya berhasil mengevakuasi delapan orang awak kapal Tugboat yang sempat hilang di laut dalam kondisi selamat.

Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 17 September 2026 merayakan Hari Perhubungan Nasional ke 55 dan mengusung tema tentang membangun konektivitas.

Salah satu tema kampanye yang diusung oleh Kementerian Perhubungan RI untuk Hari Perhubungan Nasional adalah Bersama Membangun Konektivitas untuk Indonesia Emas. Konektivitas Nusantara: Menegaskan peran penting sektor transportasi dalam menghubungkan dan menyatukan berbagai wilayah, pulau, desa, hingga kota yang ada di seluruh Indonesia. Dalam konektivitas yang baik maka itu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Konektivitas yang baik dapat terbangun dengan sistem transportasi yang berkeselamatan serta terintegrasi baik yang mendorong pemerataan pembangunan serta mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Jika melihat kondisi jaminan keselamatan dalam sistem transportasi nasional ini masih dalam kondisi mengkhawatirkan karena tinggi angka kecelakaannya. Padahal dalam semua perundang-undangan bidang transportasi diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah di Indonesia bertanggung jawab menyediakan layanan transportasi minum yang berkeselamatan.

Masalah utamanya sampai sekarang adalah pemerintah masih belum mau menyediakan layanan transportasi umum Indonesia yang berkeselamatan. Layanan transportasi yang ada masih sering terjadi kecelakaan selain di laut, kecelakaan masih tinggi di transportasi darat.

Misalnya saja kecelakaan kereta api pada tanggal 27 April 2026 terjadi kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak dari belakang KRL Jabodetabek yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Korban dalam kecelakaan itu korban 16 orang meninggal dunia dan 90 orang lainnya mengalami luka-luka. Hingga saat ini pun pemerintah belum mengumumkan hasil investigasi dan evaluasi atas kecelakaan tabrakan dua kereta api di stasiun Bekasi Timur tersebut.

Begitu pula masih tingginya kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama yang di akibatkan oleh tidak laiknya kendaraan. Kasus kecelakaan lalu lintas yang tinggi banyak dipicu oleh truk kelebihan dimensi kelebihan muatan atau Over Dimensi Over Loading (truk ODOL).

Perubahan dimensi secara ilegal itu dilakukan oleh para operator logistik sehingga menyebabkan tidak sesuai standar pabrikan dan tidak laik lagi. Akibatnya truk ODOL sering menjadi penyebab kecelakaan karena alami gagal pengereman. Seperti tabrakan beruntun akibat truk ODOL pengangkut air mineral yang gagal pengereman di jalan Medan-Berastagi, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kecelakaan yang disebabkan oleh truk pengangkut air mineral itu terjadi pada hari Jumat 17 Juli 2026 sekitar pukul 10.30 WIB yang melibatkan sembilan kendaraan, menewaskan empat orang dan delapan orang luka-luka.

Presiden Prabowo Harus Mengganti Menteri Perhubungan dan Pejabat yang Gagal Membangun Keselamatan Transportasi.

Semua kecelakaan transportasi ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta penegakan peraturan yang ada oleh pemerintah sebagai regulator. Jika dilihat dari semua kejadian kecelakaan seharusnya yang dievaluasi bukan hanya Dirjen Perhubungan Laut tetapi juga Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Kereta Api dan menteri Perhubungan. Presiden Prabowo harus melihat dan mengevaluasi kejadian tabrakan kereta api dan kecelakaan truk ODOL yang terjadi. Semua kecelakaan yang terjadi bukanlah peristiwa yang ringan maka Presiden Prabowo harus mengganti menteri Perhubungan dan kedua Dirjen Perhubungan Darat serta Kereta Api yang sudah gagal membangun keselamatan layanan transportasi.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan adalah pihak yang pertama harus bertanggung jawab untuk membangun keselamatan sistem transportasi nasional. Presiden Prabowo harus tegas, segera juga mengganti menteri Perhubungan untuk membangun sistem keselamatan bertransportasi di Indonesia. Kecelakaan yang sekarang marak terjadi di laut, jalan raya dan kereta api adalah akibat dari pemerintah, dalam hal ini menteri perhubungan dan para pejabatnya yang tidak mau bekerja baik melakukan pengawasan serta penegakan peraturan.

Buruknya pengawasan ini adalah akibat dari tidak adanya penegakan hukum yang mengatur keselamatan layanan transportasi umum di Indonesia oleh pemerintah.

Akibatnya adalah operasional layanan transportasi umum di Indonesia dilakukan oleh alat transportasi dan manajemen yang tidak laik atau tidak berkeselamatan. Berarti kendaraan atau sarana yang tidak laik serta manajemen operator yang tidak laik bisa beroperasi bebas adalah dampak dari pengawasan Kementerian Perhubungan yang lemah. Pengawasan kinerja Kementerian Perhubungan adalah tanggung jawab menteri perhubungan bersama para Dirjen agar tim kementerian bekerja baik. Seharusnya menteri perhubungan juga mundur beserta Dirjen Perhubungan Darat serta Dirjen Kereta Api.

Jika menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Kereta Api tidak diganti maka Kementerian Perhubungan akan gagal membangun konektivitas untuk melindungi hak keselamatan bertransportasi masyarakat melalui darat, laut dan udara.

Jika memang benar pemerintah ingin membangun konektivitas nasional maka harus membangun sistem layanan transportasi umum berkeselamatan yakni aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Keselamatan harus menjadi prinsip utama dari pelayanan negara kepada rakyatnya. Penggantian menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Darat oleh Presiden Prabowo ini akan membangun kesadaran dan budaya kinerja keselamatan transportasi untuk semua pejabat dalam melayani masyarakat. Membangun keselamatan dalam bertransportasi harus dikerjakan oleh aparat pemerintah khususnya kementerian perhubungan.

Segeralah Presiden Prabowo mengganti menteri Perhubungan juga Dirjen Perhubungan Darat serta Dirjen Kereta Api dengan figur kredibel, mau melayani masyarakat dan bekerja baik membangun keselamatan transportasi nasional.

Jakarta, 20 September 2026.

Penulis: AZAS TIGOR NAINGGOLAN (Advokat/Analis Kebijakan Transportasi/ Ketua Koalisi Warga untuk Transportasi Indonesia)