Fakta Nasional

Presiden Prabowo Minta KPK Dampingi Penyelenggaraan Haji 2025

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji 2025. Dasco menyebut, Presiden Prabowo bahkan meminta KPK untuk melakukan pendampinga…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Zul Jamba Editor: Redaksi 📍 Nasional Tuesday, 07 January 2025 📖 1 menit
Presiden Prabowo Minta KPK Dampingi Penyelenggaraan Haji 2025
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad/dnl.
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji 2025.

Dasco menyebut, Presiden Prabowo bahkan meminta KPK untuk melakukan pendampingan terhadap Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik," kata Dasco dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR di gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Dasco menginformasikan bahwa Presiden Prabowo sangat mengapresiasi panja haji dan pemerintah yang dapat menurunkan biaya haji 2025. Dalam situasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sedang tinggi-tingginya, DPR dan pemerintah tetap mengambil jalan terbaik agar jemaah haji tidak terlalu terbebani.

"Pak Presiden mengapresiasi panja bersama-sama dengan pemerintah bisa menurunkan biaya haji yang tadi seharusnya dengan keadaan ekonomi kurs rupiah terhadap dolar. Itu harusnya naik, tapi bisa turun, ini bisa dibuktikan bahwa kerja-kerja DPR, terutama pansus, bisa bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan-pelaksanaan haji pada tahun ini," ujar Ketua Timwas Haji 2025 ini.

Dasco meminta semua pihak untuk berhati-hati agar temuan Pansus Haji pada periode DPR sebelumnya tidak terjadi lagi. Dasco menekankan agar hak-hak jemaah haji tidak dikurangi.

"Kita harus mewaspadai tadi temuan-temuan pansus yang lalu bahwa kemudian ada slot-slot yang termanipulasi agar yang berhak berangkat itu kemudian bisa berangkat tanpa hak-haknya dikurangi," imbuhnya.[dnl]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK