Presiden Prabowo Pastikan Indonesia Bebas Impor Jagung 2026

JAKARTA, FAKTANASIOANAL.NET - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menghentikan impor jagung pada tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan usai siaran resmi di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (5/6/2025).

Pada 2024, Indonesia masih mencatat impor jagung sekitar 500.000 ton, menandakan ketergantungan pada pasokan luar. Dengan peningkatan produksi nasional yang mencapai 48 % pada kuartal I–2025, Prabowo optimistis swasembada jagung dapat tercapai satu tahun lebih cepat dari target awal.

Menurut data Kementerian Pertanian, produktivitas jagung naik dari 4 ton per hektare menjadi 6–8 ton per hektare pada kuartal I–2025. Peningkatan ini dipicu adopsi benih varietas unggul dan pemanfaatan pupuk organik secara masif. Prabowo menekankan bahwa upaya swasembada jagung tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas benih dan teknologi produksi.

“Mungkin cita-cita kita swasembada jagung, tidak sampai dua–tiga tahun, mungkin satu tahun kita sudah swasembada jagung. Ini signifikan sekali,” ucapnya.

Selain produksi, Prabowo menyoroti betapa pentingnya inovasi dalam pengolahan hasil jagung untuk meningkatkan nilai tambah. Ia memaparkan potensi diversifikasi produk turunan jagung seperti keripik jagung, nasi jagung, dan pakan ternak berkualitas

“Produk-produk ini tidak hanya memberikan alternatif konsumsi yang lebih sehat, tetapi juga membuka pangsa pasar baru dan meningkatkan kesejahteraan petani,” terang Prabowo.

Kementerian Pertanian diminta menggandeng industri makanan olahan untuk mengembangkan varian produk turunan jagung. Dana bantuan alat pengolahan, pelatihan wirausaha pangan, dan insentif bagi pelaku UMKM di sektor pangan diharapkan mendorong adopsi teknologi pasca-panennya.

Presiden menekankan bahwa peningkatan produksi harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya, petani sebagai garda terdepan keamanan pangan harus mendapatkan perlindungan harga dan akses subsidi input yang memadai. “Dengan demikian, input harus kita upayakan serendah mungkin untuk para petani.

Seefisien mungkin kita lihat di mana kita bisa intervensi, mungkin dengan bantuan alat dan sebagainya, teknologi, benih, pupuk, biofertilizer, yang saya lihat luar biasa,” kata Prabowo. Kebijakan pemerintah seperti subsidi benih unggul, pupuk organik bersubsidi, dan pupuk hayati (biofertilizer) diarahkan untuk menekan biaya produksi. Pemerintah berencana meluncurkan skema asuransi tanaman jagung berbasis teknologi agar petani terlindungi dari risiko gagal panen.

Pada 2024, produksi jagung nasional masih berkisar 18 juta ton dengan produktivitas rata-rata 4 ton per hektare. Sementara di kuartal I–2025, panen jagung sudah mencapai 25 juta ton setara tahun penuh, mencerminkan lonjakan produktivitas hingga 48 %. Provinsi utama penyumbang jagung adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Keberhasilan ini tidak lepas dari program perbaikan benih lokal, pelatihan manajemen lahan, dan pemanfaatan teknologi irigasi tetes di kawasan dataran tinggi.

Pemerintah menyusun roadmap yang mencakup bibit unggul, penggunaan pupuk organik, adopsi mekanisasi pertanian, dan inovasi pasca-panen. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bekerja sama dengan BBP Veteran lantaran memproduksi benih varietas jagung unggul, yang kini banyak diadopsi petani.

Selain itu, Kementan menggandeng Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) untuk memberikan pendampingan teknis. Pada sisi hilir, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM didorong menyediakan pasar bagi produk turunan jagung dan membangun kelembagaan petani untuk skala ekonomi.

Dengan sinergi lintas kementerian dan dukungan kebijakan yang pro-petani, Indonesia diharapkan mampu menghentikan impor jagung mulai 2026. Upaya peningkatan produksi, inovasi pengolahan, dan perlindungan petani menjadi kunci utama mewujudkan ketahanan pangan jagung nasional.[dit]