Presiden Prabowo Resmi Kukuhkan Tim Reformasi Polri
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik sepuluh anggota Tim Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025). Upacara pelantikan berlangsung di Ruang Kredensial Istana Merdeka sekitar pukul 16.0…
Dengarkan Ringkasan
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik sepuluh anggota Tim Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025).
Upacara pelantikan berlangsung di Ruang Kredensial Istana Merdeka sekitar pukul 16.00 WIB dan diawali dengan prosesi menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sepuluh tokoh yang dilantik tampak berbaris rapi menghadap Presiden sebelum pengambilan sumpah jabatan dimulai.
Mereka terdiri dari sejumlah tokoh nasional dan pejabat tinggi negara, antara lain mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Aziz, mantan Kapolri Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta mantan Menkopolhukam Mahfud MD.
Selain itu, turut dilantik Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Berdasarkan keputusan tersebut, Jimly Asshiddiqie ditetapkan sebagai Ketua merangkap Anggota, sementara sembilan tokoh lainnya ditunjuk sebagai anggota tim.
Setelah pengucapan sumpah jabatan, acara diteruskan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, disusul dengan kembali menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebagai penutup.
Usai prosesi, Presiden Prabowo menyalami seluruh anggota tim satu per satu, disertai ucapan selamat dari para menteri kabinet yang hadir. Pelantikan ini menandai langkah awal pemerintahan dalam memperkuat agenda reformasi institusional Polri, khususnya dalam bidang penegakan hukum, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.[zul]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.