Prof Didin Tantang Menkeu Purbaya Buktikan Terobosan Nyata

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Ketua Dewan Pakar Asprindo, Prof Didin S. Damanhuri, menilai pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa memunculkan beragam reaksi publik. Terlebih, pernyataan awal Purbaya terkait tuntutan 17+8 justru menuai kritik karena dinilai kurang sensitif terhadap aspirasi masyarakat.

“Menurut saya, hal ini wajar karena beliau belum pernah menjadi menteri. Padahal, posisi menteri bukan sekadar jabatan teknokrat, melainkan juga politis. Seorang Menkeu harus bisa meramu profesionalitas akademis dan praktis dengan kepekaan terhadap aspirasi rakyat,” ujar Prof Didin, Kamis (11/9/2025).

Ia menilai latar belakang Purbaya sebagai insinyur membuat pendekatannya cenderung ekonometris, menitikberatkan pada angka pertumbuhan semata. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang menyebut masyarakat tak perlu berdemo jika ekonomi tumbuh 6–7 persen.

“Pernyataan itu menunjukkan ia belum terbiasa dengan kompleksitas perumusan kebijakan. Padahal, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan banyak aspek, bukan hanya pertumbuhan,” jelasnya.

Prof Didin menekankan bahwa Purbaya harus segera beradaptasi dengan peran strategis Menkeu yang sangat menentukan arah pemerintahan. Ia mendorong agar Menkeu baru mampu menghadirkan kebijakan inovatif yang bisa menjawab tantangan nyata: mulai dari target pertumbuhan, ketimpangan, rendahnya rasio pajak, hingga tumpukan utang.

Dengan latar belakang teknik, Prof Didin justru melihat peluang lahirnya pendekatan baru yang ia sebut “Habibienomics” — kombinasi antara logika ekonomi dan faktor determinan seperti keterbatasan anggaran serta perputaran uang.

Lebih jauh, ia menyoroti gagasan Purbaya terkait alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp300 triliun untuk MBG dan dana daerah yang dialihkan ke Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, ide itu bisa menjadi terobosan, tetapi tetap harus jelas timeline dan harmonisasi antara fiskal dan moneter agar sejalan dengan agenda Asta Cita.

“Menkeu harus memastikan program-program ini realistis, bukan sekadar wacana. Kalau tidak, bisa menimbulkan masalah baru di lapangan,” tegasnya.

Prof Didin berharap dalam tiga bulan ke depan, Purbaya mampu menghadirkan langkah konkret, misalnya dengan menegosiasikan pajak digital untuk meningkatkan rasio pajak, atau mengarahkan pinjaman online agar lebih produktif.

“Kita menunggu terobosan positif dari Menkeu baru untuk menutup distrust publik akibat pernyataan blunder di awal jabatannya,” pungkasnya.[Zul]