Puan Ingatkan Pemerintah Pentingnya Pengelolaan APBN 2025 untuk Rakyat

JAKARTA, FAKTANASIONAL - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Dalam acara tersebut, Puan menekankan pentingnya alokasi anggaran negara yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

“Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, pelaksanaan APBN 2025 telah siap dimulai. Pemerintah melalui kementerian/lembaga harus mengelola belanja negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujar Puan.

APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, dengan melibatkan komunikasi intensif antara Pemerintah, DPR, dan tim Presiden Prabowo sebelum pelantikannya. Puan mengapresiasi upaya pembahasan fleksibel untuk mengakomodasi program prioritas pemerintahan baru.

“DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga baru, pelaksanaan anggaran negara dapat lebih maksimal untuk rakyat,” tambahnya.

Namun, Puan mengingatkan bahwa pelaksanaan APBN 2025 akan dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan anggaran yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah harus menyelesaikan persoalan struktural di berbagai bidang agar dapat mempercepat kemajuan yang inklusif,” katanya.

Puan menekankan bahwa dana APBN, yang berasal dari uang rakyat, harus digunakan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia meminta agar anggaran negara memprioritaskan kebutuhan mendasar rakyat, seperti akses pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

“Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat, karena penerima manfaat utama belanja negara adalah rakyat,” jelas Puan.

Ketua DPR RI tersebut juga meminta Pemerintah menetapkan indikator yang terukur untuk setiap program kementerian/lembaga agar belanja negara memenuhi prinsip spending better, bukan hanya sekadar better spending.

Menurut Puan, APBN harus diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan seperti kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Ia juga menyoroti pentingnya belanja negara dalam memulihkan daya beli masyarakat yang menurun akibat beban ekonomi.

“Pemerintah harus memberikan stimulus yang merata untuk semua kalangan, termasuk pelaku usaha kecil dan besar, agar konsumsi rumah tangga kembali sehat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Puan.

Dengan pengelolaan yang tepat, Puan berharap APBN 2025 mampu menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang ada. [dnl]