Puan Maharani Tutup Masa Sidang DPR: Soroti Pilkada, PHK Massal, dan Prolegnas Prioritas

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Dalam sambutannya, Puan menyoroti berbagai isu nasional, termasuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, pengesahan pimpinan KPK, hingga persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri para Wakil Ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta beragendakan pengesahan hasil uji kelayakan calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029.

Mengawali pidatonya, Puan menyampaikan duka cita kepada para korban bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan Pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menangani dampak bencana, terutama di musim hujan.

Puan juga menyoroti penyesuaian alat kelengkapan dewan (AKD) akibat adanya penambahan kementerian dalam kabinet baru. Jumlah komisi DPR bertambah dari 11 menjadi 13, selain pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai AKD baru.

"Penyesuaian ini bertujuan agar DPR dapat melaksanakan fungsi secara lebih efektif, sesuai dengan dinamika kelembagaan Pemerintah," ujar Puan.

DPR menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dengan 176 RUU jangka menengah dan 41 RUU prioritas 2025. Salah satu RUU yang telah disahkan adalah RUU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Kita memerlukan kerja bersama antara DPR dan Pemerintah untuk menyelesaikan pembentukan undang-undang sesuai kebutuhan hukum nasional," tegasnya.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR memberikan perhatian pada berbagai persoalan seperti swasembada pangan, PHK massal, seleksi guru honorer, kasus hukum anak, dan penyalahgunaan narkoba.

Puan juga menyinggung keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota, yang berjalan lancar dan aman.

“Kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi harus diapresiasi, dan ke depan kita perlu terus menyempurnakan pelaksanaan Pilkada agar semakin adil, bebas, dan rahasia," ungkap Puan.

Puan memuji pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah, serta langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyelamatkan uang dan aset negara.

"Capaian ini menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," katanya.

Puan merinci kegiatan diplomasi parlemen, termasuk pertemuan bilateral dengan sejumlah negara dan organisasi internasional, yang bertujuan menguatkan posisi Indonesia di kancah global.

Menutup pidatonya, Puan mengingatkan pentingnya mengarahkan energi politik nasional untuk membangun bangsa.

“Pemilu yang panjang ini harus menjadi momentum untuk konsolidasi agenda nasional, memperkuat kinerja birokrasi, dan memastikan negara hadir untuk rakyat,” ujarnya.

DPR akan memasuki masa reses mulai 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Puan mengajak para anggota DPR untuk menyerap aspirasi rakyat selama masa reses.

"Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua," tutup Puan. [dnl]