Purbaya Bongkar Dugaan Permainan Ekspor Sawit, Saham Wilmar dan Musim Mas Terdampak

FAKTANASIONAL.NET - Kasus dugaan manipulasi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai berdampak pada pergerakan saham sejumlah perusahaan sawit besar di pasar modal.

Salah satu perusahaan yang disebut dalam dugaan praktik transfer pricing yang berpotensi menimbulkan penghindaran pajak adalah Wilmar International. Perusahaan agribisnis raksasa yang tercatat di Bursa Singapura tersebut mengalami tekanan signifikan di pasar.

Berdasarkan pantauan perdagangan pada Kamis, 28 Mei 2026, saham Wilmar International turun 3,98 persen dan ditutup di level 3,38 dolar Singapura per saham. Penurunan ini terjadi setelah pemerintah mengungkap dugaan manipulasi data ekspor yang melibatkan sejumlah eksportir sawit besar.

Wilmar dikenal sebagai salah satu pemain utama industri sawit global dengan jaringan bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk perkebunan, pengolahan, hingga rantai distribusi yang luas di Indonesia dan pasar internasional.

Selain Wilmar, Musim Mas Group juga disebut dalam daftar perusahaan yang diduga terkait praktik transfer pricing ekspor sawit. Namun berbeda dengan Wilmar, perusahaan milik keluarga Bachtiar Karim tersebut berstatus perusahaan tertutup atau private company sehingga sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di pasar domestik, tekanan juga dialami saham PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), emiten sawit yang merupakan bagian dari Indofood Group. Saham SIMP tercatat melemah setelah nama perusahaan disebut berpotensi masuk dalam daftar eksportir yang diperiksa pemerintah.

Pada perdagangan 26 Mei 2026, saham SIMP turun 1,75 persen ke level Rp560 per saham. Jika dibandingkan secara bulanan, saham perusahaan tersebut sudah terkoreksi hingga 31,52 persen dari posisi sebelumnya di Rp825 per saham.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa pemerintah sebenarnya telah mengantongi data dugaan manipulasi ekspor sawit tersebut sejak tiga bulan lalu.

“Data itu sudah ada tiga bulan lalu,” kata Purbaya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa 26 Mei 2026.

Purbaya menegaskan pemerintah akan tetap menindak perusahaan yang terbukti menghindari kewajiban kepada negara. Meski demikian, pemerintah juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha perusahaan terkait.

“Nanti kita lihat apa yang terbaik, tetapi yang jelas kita nggak akan membuat perusahaan itu tutup. Dia harus membayar kewajiban sesuai dengan nanti pemeriksaan,” ujarnya.

Menurut Purbaya, modus yang diduga digunakan adalah praktik transfer pricing melalui perusahaan trading di Singapura. Dalam skema tersebut, harga ekspor CPO dicatat lebih rendah sebelum kembali dijual ke Amerika Serikat dengan nilai yang jauh lebih tinggi.

Ia menyebut selisih harga tersebut bahkan bisa mencapai sekitar 50 persen di bawah harga sebenarnya.

“Mungkin lebih ke transfer pricing ya, di sini benar, di sananya salah. Jadi data ekspor dia lebih rendah daripada yang seharusnya, kira-kira 50 persen di bawah,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai perusahaan yang masuk dalam daftar pemeriksaan pemerintah, Purbaya membenarkan adanya nama Wilmar International dan Musim Mas Group.

“Itu dua betul. Dua-duanya betul,” tegasnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian besar pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi sentimen investor terhadap sektor sawit nasional, khususnya emiten yang memiliki eksposur besar pada bisnis ekspor CPO.[Mut]