Purbaya Dicopot: Kalau Memang Aman, Kenapa Kursinya Berganti?

DI negeri ini, pergantian menteri selalu bisa dijelaskan dengan bahasa yang sangat rapi.

Penyegaran.

Evaluasi.

Penguatan koordinasi.

Dinamika pemerintahan.

Kalimatnya sopan. Wajahnya tenang. Pernyataannya diplomatis.

Tapi rakyat juga punya akal.

Ketika Purbaya Yudhi Sadewa dicopot Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 dan kursi Menteri Keuangan langsung diberikan kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, pertanyaan publik bukan soal siapa yang duduk di kursi itu.

Pertanyaannya jauh lebih sederhana:

Kenapa?

Kalau jawabannya hanya "penyegaran", lalu mengapa pergantian itu terasa begitu mendadak?

Kalau memang tidak ada persoalan, mengapa muncul cerita tentang ketegangan internal Kementerian Keuangan?

Dan kalau semuanya benar-benar aman, mengapa publik justru harus mengetahui cerita dari sumber-sumber yang berbicara di balik layar?

Inilah penyakit klasik birokrasi: ketika ada masalah, rakyat sering diberi obat bernama "aman-aman saja."

Padahal yang dibutuhkan bukan obat penenang.

Yang dibutuhkan adalah keterangan yang terang.

Dikutip dari Suara.com pada Senin (14/9/2026), seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut menyebut adanya dinamika internal Kemenkeu yang diduga berkaitan dengan pencopotan Purbaya.

Dugaan itu dikaitkan dengan mutasi besar-besaran terhadap ratusan pejabat Kemenkeu, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Sumber tersebut bahkan menyebut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama menolak langkah tersebut.

"Pak Bimo sendiri meminta para pegawai pajak untuk tidak menghiraukan langkah Purbaya, dan meminta bekerja seperti biasanya saja," kata sumber tersebut.

Jika benar demikian, ini bukan lagi sekadar cerita tentang mutasi.

Ini menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mengkhawatirkan:

Siapa sebenarnya yang berkuasa di Kementerian Keuangan?

Menteri?

Dirjen?

Atau jaringan pengaruh yang tidak terlihat di struktur organisasi?

Tentu, kita tidak boleh menelan mentah-mentah keterangan sumber anonim. Dugaan tetaplah dugaan sampai ada bukti dan klarifikasi.

Tetapi pemerintah juga jangan naif.

Jangan berharap masyarakat diam hanya karena informasi tersebut datang dari balik layar.

Justru ketika informasi simpang siur muncul, tugas pemerintah adalah membuka tirai, bukan menutup jendela.

Sumber yang sama menyebut Purbaya berupaya menghapus pengaruh pejabat yang dianggap dekat dengan Sri Mulyani Indrawati. Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman disebut termasuk yang dicopot.

"Semua orang yang dekat dengan SMI mau dihilangkan oleh Purbaya, termasuk Pak Febrio dan Luky. Bahkan Pak Sua (Suahasil Nazara) harus minta maaf kepada kedua orang ini," ujar sumber tersebut.

Kalau benar ada politik faksi di dalam Kemenkeu, maka negara sedang menghadapi masalah serius.

Karena kementerian yang mengurus uang rakyat seharusnya tidak bekerja dengan logika:

"Orang saya, orang dia."

Pajak rakyat tidak mengenal kubu.

APBN tidak mengenal sahabat.

Defisit tidak peduli siapa yang dekat dengan siapa.

Dan uang negara tentu tidak pernah memilih pejabat berdasarkan kelompok pertemanan.

"Aman-Aman Saja" Itu Jawaban atau Tameng?

Kini Suahasil Nazara duduk di kursi yang sebelumnya ditempati Purbaya.

Ketika ditanya apakah mutasi sebelumnya akan dibatalkan, Suahasil memilih mengatakan keputusan itu akan dikaji berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Jawaban tersebut sah secara birokratis.

Tetapi publik masih memiliki pertanyaan politik.

Ketika ditanya apakah persoalan internal Kemenkeu menjadi faktor pencopotan Purbaya, Suahasil menjawab:

"Aman-aman saja."

Nah.

Kalimat ini memang pendek.

Tapi justru karena terlalu pendek, pertanyaannya menjadi panjang.

Kalau aman, apa yang sebenarnya dievaluasi?

Kalau aman, mengapa menteri diganti?

Kalau aman, mengapa muncul dugaan perlawanan terhadap keputusan menteri?

Kalau aman, mengapa isu koordinasi internal sampai menjadi perhatian pengamat?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai koordinasi internal menjadi salah satu persoalan penting.

Ia menyebut adanya perbedaan pandangan antara Purbaya dan jajaran DJP, termasuk terkait pergantian pejabat eselon II dan kebijakan penahanan restitusi pajak.

"Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah," kata Bhima kepada Suara.com.

Di titik inilah pemerintah seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan.

Sebab kritik bukan ancaman.

Pertanyaan bukan pembangkangan.

Dan transparansi bukan tanda pemerintahan lemah.

Justru pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani menjelaskan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

Purbaya sudah dicopot.

Suahasil sudah masuk.

Tetapi masalah yang lebih besar jangan sampai ikut diwariskan.

Jika benar ada persoalan koordinasi, selesaikan.

Jika ada kebijakan yang keliru, koreksi.

Jika ada konflik kepentingan, periksa.

Jika hanya spekulasi, bantah dengan data.

Jangan biarkan masyarakat hidup dari potongan informasi sementara pejabat sibuk mengulang mantra: "Aman-aman saja."

Karena rakyat sudah terlalu sering mendengar kalimat semacam itu.

Dan sering kali, sejarah menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut "aman" dari balik meja pejabat belum tentu terasa aman bagi mereka yang berada di luar pagar kekuasaan.

Kementerian Keuangan harus kembali pada satu prinsip sederhana:

yang dilayani adalah negara, bukan kelompok.

Menteri boleh berganti.

Dirjen boleh bergeser.

Pejabat boleh dimutasi.

Tetapi jangan sampai kepentingan rakyat ikut dimutasi keluar dari ruangan.

Sebab uang yang mereka kelola bukan uang pribadi.

Itu uang dari keringat rakyat.

Maka rakyat berhak tahu bagaimana uang itu dikelola dan siapa yang sebenarnya memegang kendali.

Kalau memang Kemenkeu aman, buktikan dengan transparansi.

Kalau memang tidak ada konflik, jelaskan dengan data.

Dan kalau ternyata ada persoalan internal, jangan bungkus semuanya dengan senyum konferensi pers.

Negara tidak membutuhkan pejabat yang sekadar terlihat kompak. Negara membutuhkan pejabat yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik.

Karena pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli siapa yang menang dalam pertarungan kursi.

Rakyat cuma ingin satu hal: uang mereka jangan kalah.[dit]