Rangkuman Investigasi Anatomi Dicopotnya Purbaya Sebagai Menkeu

FAKTANASIONAL.NET - Purbaya Yudhi Sadewa resmi meninggalkan kursi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Pergantian tersebut berlangsung hanya sekitar satu tahun setelah dirinya dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani.

Pencopotan Purbaya dilakukan melalui Keppres No. 97/P Tahun 2026. Momen pergantian itu menjadi perhatian karena Purbaya disebut sedang memimpin rapat resmi di DPD RI ketika menerima telepon dari sosok yang ia sebut sebagai “Bapak”. Ia kemudian meninggalkan ruangan dan beberapa jam setelahnya, Wamenkeu Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan baru.

Istana tidak menjelaskan secara terbuka alasan spesifik pergantian tersebut. Karena itu, berbagai analisis mengenai rekam jejak Purbaya selama menjabat perlu ditempatkan sebagai pembacaan atas data dan peristiwa yang tercatat, bukan sebagai kesimpulan resmi pemerintah.

Dalam dokumen investigasi yang menjadi rujukan tulisan ini, terdapat tiga persoalan yang dinilai menjadi sorotan utama: hubungan dengan Bank Indonesia, gesekan dengan Danantara, serta perombakan besar-besaran di internal Kementerian Keuangan.

Salah satu persoalan yang paling banyak disorot adalah perbedaan pendekatan fiskal dan moneter. Purbaya mendorong kebijakan ekspansif untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pada September 2025, pemerintah menempatkan dana hingga Rp200 triliun di lima bank Himbara dengan harapan likuiditas meningkat dan penyaluran kredit ikut terdorong.

Di sisi lain, Bank Indonesia menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pada 14 September 2026, rupiah berada di kisaran Rp17.661-Rp17.699 per dolar AS. Perbedaan orientasi kebijakan tersebut kemudian memunculkan sorotan terhadap koordinasi fiskal dan moneter.

Situasi semakin menarik perhatian setelah Perry Warjiyo disebut mundur sebagai Gubernur BI pada 27 Juli 2026. Namun, hubungan sebab-akibat antara perbedaan kebijakan tersebut dan pergantian pejabat tetap membutuhkan bukti resmi.

Gesekan juga muncul dengan Danantara. Pada Oktober 2025, Purbaya mengkritik pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Whoosh dan dividen BUMN. Kemudian pada Agustus-September 2026, muncul pernyataan mengenai potensi setoran Rp120 triliun dari Danantara kepada APBN.

Klaim tersebut mendapat respons karena Danantara disebut tidak mengetahui adanya rencana setoran tersebut. Pengamat Herry Gunawan menilai langkah semacam itu berkaitan dengan persoalan tata kelola.

Persoalan berikutnya adalah manajemen internal Kemenkeu. Pada 21 April 2026, Purbaya mencopot Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal Febrio Kacaribu. Pemerintah menyebutnya sebagai rotasi biasa.

Perombakan kembali terjadi pada 10 September 2026, hanya empat hari sebelum Purbaya diganti. Saat itu, sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III mengalami pergantian. Purbaya juga sempat memberikan sinyal mengenai kemungkinan perubahan pada level eselon I.

Di tengah kondisi rupiah yang tertekan dan persoalan fiskal, langkah tersebut memunculkan pertanyaan mengenai stabilitas internal Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, kinerja ekonomi pada masa Purbaya tidak seluruhnya negatif. Penerimaan negara disebut tumbuh 21,4 persen secara tahunan pada Semester I 2026. Pertumbuhan ekonomi juga berada di kisaran 5,39-5,61 persen pada awal 2026.

Namun, sejumlah tekanan fiskal ikut menjadi perhatian. Defisit APBN 2025 tercatat 2,92 persen. Subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp203,7 triliun dalam lima bulan pertama 2026 atau meningkat 208 persen.

Pergantian Purbaya kemudian menempatkan Suahasil Nazara sebagai figur baru di Kementerian Keuangan. Arahan Presiden Prabowo kepadanya menekankan pentingnya “menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN”.

Dengan demikian, alasan resmi pencopotan Purbaya tetap menjadi kewenangan Istana. Berbagai dugaan mengenai konflik dengan BI, Danantara, maupun persoalan internal Kemenkeu tidak semestinya diperlakukan sebagai fakta final tanpa konfirmasi resmi.

Yang dapat dibaca dari rangkaian peristiwa tersebut adalah adanya tekanan besar terhadap koordinasi kebijakan fiskal, stabilitas moneter, tata kelola kelembagaan, serta kredibilitas APBN menjelang pergantian Menteri Keuangan pada 14 September 2026.[dit]