Purbaya Siap Tambah Anggaran BNPB untuk Tangani Karhutla, Asal Tak Di-mark Up

FAKTANASIONAL.NET - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menambah anggaran yang diperlukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.

Saat ini, BNPB telah memiliki alokasi anggaran sekitar Rp5 triliun. Namun, pemerintah membuka peluang pencairan tambahan dana apabila kebutuhan operasional pemadaman di lapangan meningkat. Hal itu disampaikan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8), dikutip dari CNN Indonesia.

"Kita uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Kita sediakan (anggarannya). Mereka kan punya Rp5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan hingga kini BNPB belum menyampaikan pengajuan resmi terkait tambahan biaya penanganan karhutla. Karena itu, pemerintah belum dapat memastikan nominal dana tambahan yang nantinya akan dicairkan.

"BNPB belum ngasih biaya total. Ya, kita enggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi kan (karhutlanya). Ia akan assess ulang. Hitungan saya sih enggak akan sebesar di Aceh karena Aceh kan masif sekali," kata Purbaya.

Selain BNPB, Kementerian Kehutanan juga telah meminta tambahan anggaran untuk penanganan karhutla dan sebagian dana tersebut sudah dicairkan.

Meski memberi keleluasaan BNPB mengajukan kebutuhan anggaran, Purbaya menegaskan penggunaan dana harus tetap sesuai kebutuhan. "Iya (bebas berapapun anggaran yang bisa diajukan akan dicairkan) asal jangan di-mark up," ujarnya.

Karhutla saat ini terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Riau, Sumatra Utara, dan Papua Tengah.

Kalimantan Timur termasuk wilayah dengan kondisi cukup parah. Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kaltim hingga pekan lalu, tercatat 430 kejadian dengan luas terdampak 1.260,92 hektare. Dari angka tersebut, 1.197,32 hektare merupakan lahan, 32,84 hektare hutan, dan 30,71 hektare kebun. Sebagian besar lahan terdampak diketahui merupakan milik perusahaan.[dit]