Purbaya Tanggapi Isu Mark Up Pengadaan Pikap Koperasi

FAKTANASIONAL.NET - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan mobil pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Temuan ICW mengindikasikan adanya selisih harga per unit berkisar antara Rp61 juta hingga Rp69 juta. Jika dikalikan dengan target pengadaan sebanyak 80 ribu unit, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.

Dikutip dari detikOto (15/7/2026), Purbaya mengaku bahwa pihaknya belum memegang data detail mengenai temuan tersebut. Ia menekankan bahwa mekanisme pembayaran anggaran dilakukan melalui proses audit ketat.

"Begitu nanti diaudit dan dinyatakan lolos, baru pihak terkait menagih kepada kami untuk dibayarkan. Saya memastikan bahwa posisi keuangan negara tetap aman," jelas Purbaya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, memberikan klarifikasi mengenai keputusan impor kendaraan niaga. Perusahaan mengimpor 105.000 kendaraan dari India, yang terdiri dari produk Mahindra dan Tata Motors, dengan nilai kontrak Rp24,66 triliun.

Keputusan ini diambil karena produsen otomotif lokal dinilai tidak memberikan fleksibilitas harga untuk pembelian dalam jumlah besar (bulk).

Menurut Joao, produsen lokal tetap bersikukuh pada skema harga per unit yang dianggap tidak ekonomis untuk anggaran negara.

"Mereka (produsen lokal) cenderung merasa bahwa membeli bulk itu tidak ada bagi mereka, tetap dihitung per unit. Menurut saya itu tidak fair," tegas Joao. Dikutip redaksi dari detikFinance.

Pihak Agrinas akhirnya memilih mencari alternatif ke luar negeri yang menyanggupi skema harga "gelondongan" tersebut.

Polemik ini kini menjadi sorotan publik mengenai prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat dalam proyek besar pemerintah, terutama dengan adanya temuan dari lembaga pengawas seperti ICW.[dit]