Pusat Pegang Anggaran, Daerah Tertekan, Elite Mengintai Celah, Rakyat Memeluk Harapan

ANGGARAN memang tidak punya suara.

Ia tidak bisa berteriak ketika dipotong. Tidak bisa protes ketika dialihkan. Tidak bisa mengetuk pintu kantor pejabat ketika sebagian manfaatnya hilang di tengah jalan.

Tetapi manusia bisa merasakan akibatnya.

Jalan yang tidak diperbaiki.

Sekolah yang menunggu rehabilitasi.

Puskesmas yang kekurangan fasilitas.

Pelayanan publik yang berjalan tersendat.

Ekonomi daerah yang sulit bergerak.

Di atas meja rapat, semuanya mungkin hanya disebut sebagai angka.

Transfer ke Daerah dipangkas sekian persen.

Belanja dikurangi sekian triliun. Efisiensi ditargetkan sekian persen.

Selesai.

Tetapi negara tidak hidup di atas tabel.

Negara hidup di tengah manusia.

Karena itu, ketika hubungan pemerintah pusat dan daerah memanas akibat persoalan Transfer ke Daerah (TKD), publik berhak bertanya lebih jauh.

Bukan hanya: berapa yang dipotong?

Tetapi juga: siapa yang memegang kendali, siapa yang menanggung beban, dan siapa yang menikmati celahnya?

Sebab ada ironi besar dalam desentralisasi kita.

Daerah diberi kewenangan untuk mengurus rakyat, tetapi sebagian besar napas fiskalnya masih sangat dipengaruhi pusat.

Daerah diminta memperbaiki pelayanan, tetapi ruang fiskalnya bisa berubah melalui keputusan yang dibuat jauh dari masyarakat yang akan merasakan dampaknya.

Dan pada saat yang sama, sebagian kepala daerah justru tersandung perkara korupsi.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih gelap.

Jangan-jangan masalah kita bukan sekadar kekurangan uang.

Jangan-jangan sebagian masalah kita adalah terlalu banyak uang yang masuk ke sistem yang belum sepenuhnya sehat.

Efisiensi Boleh, Tetapi Jangan Mengubah Rakyat Menjadi Korban

Tidak ada alasan rasional untuk mempertahankan pemborosan.

Jika perjalanan dinas tidak penting, potong.

Jika rapat hanya menghasilkan konsumsi dan dokumentasi, evaluasi.

Jika kegiatan seremonial lebih besar daripada manfaatnya, hentikan.

Jika belanja birokrasi terlalu gemuk, rampingkan.

Pemerintah pusat tidak salah ketika meminta daerah berhemat.

Justru pemerintah daerah harus berani bercermin.

Jangan sampai setiap rupiah transfer dianggap hak untuk dihabiskan. Jangan sampai pemerintah daerah terbiasa hidup dari dana pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah hanya dipandang sebagai angka pelengkap dalam dokumen APBD.

Daerah harus mandiri.

PAD harus diperkuat.

Potensi ekonomi lokal harus dibangun.

Kebocoran penerimaan harus ditutup.

Belanja harus berdasarkan prioritas.

Tetapi pemerintah pusat juga perlu bercermin.

Sebab efisiensi bukan sinonim dari pemotongan.

Efisiensi adalah memastikan uang yang tersedia menghasilkan manfaat paling besar.

Kalau anggaran perjalanan dinas dipangkas dan pelayanan tetap berjalan, itu efisiensi.

Kalau belanja seremonial dikurangi dan rakyat tidak kehilangan haknya, itu efisiensi.

Tetapi kalau anggaran pelayanan publik dipangkas hingga masyarakat kehilangan akses, lalu semuanya disebut efisiensi, kita perlu bertanya: efisien untuk siapa?

Pertanyaan itu memang tidak nyaman.

Tetapi kebijakan publik tidak dibuat untuk membuat pejabat nyaman.

Kebijakan publik dibuat untuk membuat rakyat hidup lebih layak.

Apalagi kemampuan fiskal daerah tidak sama.

Ada daerah yang punya industri besar, perdagangan kuat dan basis pajak luas.

Ada daerah yang ekonominya masih bertumpu pada pertanian, perkebunan, perikanan atau sektor yang memiliki nilai tambah terbatas.

Menyuruh semuanya mandiri dengan kecepatan yang sama sama saja seperti menyuruh semua orang berlari, lalu lupa bahwa tidak semuanya berdiri di garis start yang sama.

Karena itu, pusat harus membedakan antara menghukum pemborosan dan menghukum ketidakberuntungan fiskal.

Daerah yang boros memang harus ditekan.

Tetapi daerah yang memang memiliki kapasitas fiskal rendah membutuhkan penguatan, bukan sekadar pemotongan.

Dan daerah pun tidak boleh menggunakan kata “keterbatasan anggaran” sebagai mantra sakti untuk membenarkan segala bentuk pemborosan.

Sebab uang sedikit pun bisa bocor.

Uang banyak pun bisa sia-sia.

Persoalannya bukan hanya jumlah uang.

Persoalannya adalah watak orang yang mengelolanya.

Ketika Desentralisasi Bertemu Korupsi

Berdasarkan data yang Anda lampirkan, hingga 11 September 2026 terdapat 12 kepala daerah yang terjerat perkara melalui OTT, terdiri dari 11 bupati dan satu wali kota. Tidak ada gubernur aktif yang tercatat terjaring OTT dalam periode tersebut.

Nama-nama itu bukan sekadar daftar.

Di balik setiap kasus terdapat dugaan transaksi, proyek, jabatan, gratifikasi, pemerasan atau pengaturan tertentu yang sedang diproses melalui mekanisme hukum.

Ada Bupati Pati Sudewo yang ditangkap pada 19 Januari 2026 dalam perkara dugaan pemerasan dan suap pengisian jabatan perangkat desa.

Ada Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang ditangkap 3 Maret 2026 terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing.

Ada Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Satu lagi adalah Wali Kota Madiun Maidi.

Sekali lagi, status hukum setiap perkara harus dihormati. Dugaan tetaplah dugaan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Tetapi pola perkaranya tetap layak menjadi bahan evaluasi.

Sebab ketika perkara korupsi muncul di sekitar proyek, pengadaan, jabatan, gratifikasi atau pemerasan, kita sedang berhadapan dengan persoalan yang lebih besar daripada sekadar perilaku individu.

Kita sedang berhadapan dengan sistem yang menyediakan celah.

Pertanyaannya kemudian bukan hanya:

“Siapa yang tertangkap?”

Tetapi:

“Bagaimana sistem memungkinkan praktik itu terjadi?”

Ini penting.

Karena mengganti seorang pejabat tanpa memperbaiki sistem hanya seperti mengganti pemain sementara lapangannya tetap berlubang.

Hari ini satu orang ditangkap.

Besok bisa muncul nama lain.

Kemudian kita marah.

Setelah itu lupa.

Lalu terulang lagi.

Begitulah korupsi menjadi semacam siklus yang terus mencari pemain baru.

Dan jangan salah.

Korupsi daerah bukan sekadar membuat negara kehilangan uang.

Korupsi merampok masa depan.

Jalan yang seharusnya dibangun menjadi komisi.

Proyek yang seharusnya berkualitas menjadi transaksi.

Jabatan yang seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi berubah menjadi barang dagangan.

Pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak rakyat berubah menjadi alat tawar.

Pada akhirnya rakyat membayar mahal untuk sesuatu yang seharusnya mereka terima sebagai hak.

Pusat Jangan Memegang Semua Kendali, Daerah Jangan Memegang Semua Alasan

Di sinilah hubungan pusat dan daerah harus diletakkan secara dewasa.

Pusat tidak boleh melihat daerah hanya sebagai kumpulan pos belanja yang harus dipangkas.

Daerah juga tidak boleh melihat pusat sebagai mesin uang yang harus terus dibuka kerannya.

Keduanya sama-sama punya tanggung jawab.

Pusat bertanggung jawab menjaga kesehatan fiskal nasional.

Daerah bertanggung jawab memastikan setiap rupiah yang diterimanya benar-benar bekerja untuk masyarakat.

Pusat berhak menuntut efisiensi.

Daerah berhak meminta keadilan fiskal.

Pusat wajib mengawasi.

Daerah wajib transparan.

Tidak boleh ada yang merasa paling suci.

Sebab pusat juga bisa salah.

Daerah juga bisa salah.

Dan rakyat tidak punya kemewahan untuk menanggung kesalahan keduanya berkali-kali.

Masalahnya, ketika anggaran dipotong, kepala daerah yang berhadapan dengan rakyat.

Ketika pelayanan buruk, birokrasi daerah yang disorot.

Ketika jalan rusak, pemerintah daerah yang dicari.

Ketika sekolah kekurangan fasilitas, masyarakat tidak datang membawa surat ke meja kementerian.

Mereka datang ke pemerintah yang paling dekat dengan kehidupannya.

Itulah sebabnya kebijakan fiskal pusat tidak boleh dibuat hanya dengan kacamata angka.

Harus ada kacamata pelayanan.

Harus ada kacamata ketimpangan.

Harus ada kacamata kebutuhan daerah.

Dan, yang paling penting, harus ada kacamata rakyat.

Tetapi daerah juga harus berhenti menggunakan rakyat sebagai tameng setiap kali anggaran dipersoalkan.

Kalau uang tersedia, tetapi belanja tidak efektif, siapa yang bertanggung jawab?

Kalau PAD rendah karena tata kelola penerimaan buruk, siapa yang memperbaiki?

Kalau proyek menjadi ladang rente, siapa yang harus dihukum?

Kalau jabatan diperdagangkan, siapa yang membiarkannya?

Tidak semuanya bisa dijawab dengan satu kalimat: “Anggaran kami dipotong pusat.”

Tidak.

Kadang masalahnya memang pusat.

Tetapi kadang masalahnya ada di meja sebelah.

Dan meja itu berada di daerah.

Jangan Sampai Rakyat Membayar Dua Kali

Rakyat bisa membayar dua kali.

Pertama, rakyat membayar melalui pajak dan penerimaan negara.

Kedua, rakyat membayar melalui pelayanan yang buruk ketika anggaran tidak dikelola secara benar.

Dan kalau sebagian anggaran kemudian bocor akibat korupsi, rakyat membayar untuk ketiga kalinya melalui hilangnya kepercayaan.

Ini yang sering tidak masuk tabel APBN maupun APBD.

Biaya kehilangan kepercayaan.

Ketika masyarakat melihat kepala daerah ditangkap karena dugaan korupsi, sementara pada saat yang sama mereka mendengar pemerintah meminta efisiensi, lahirlah pertanyaan yang sangat manusiawi:

Mengapa rakyat diminta mengerti ketika anggaran dipangkas, tetapi elite justru diduga masih mencari keuntungan dari jabatan?

Pertanyaan seperti ini tidak boleh dimatikan.

Tidak boleh disebut sebagai kebencian terhadap pemerintah.

Tidak boleh dianggap sebagai serangan politik.

Sebab bertanya tentang uang rakyat adalah hak rakyat.

Justru pemerintah yang sehat seharusnya senang ketika uang publik ditanyakan.

Yang perlu ditakuti bukan kritik.

Yang perlu ditakuti adalah masyarakat yang sudah tidak peduli.

Karena ketika rakyat masih bertanya, berarti mereka masih berharap negara bisa diperbaiki.

Ketika rakyat berhenti bertanya, mungkin bukan karena semuanya baik-baik saja.

Mungkin karena mereka sudah kehilangan harapan.

Desentralisasi Harus Membuat Rakyat Lebih Dekat dengan Negara

Reformasi 1998 memberikan pelajaran penting: kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi dapat menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat.

Desentralisasi kemudian menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat.

Tetapi desentralisasi tidak boleh berhenti sebagai pemindahan kantor kekuasaan dari Jakarta ke daerah.

Kalau hanya itu, kita hanya memindahkan alamat.

Esensi desentralisasi adalah memberi ruang bagi daerah untuk menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakatnya, sembari memastikan ada pengawasan dan standar nasional yang kuat.

Karena itu, pusat perlu berhati-hati.

Jangan sampai pengendalian fiskal berubah menjadi sentralisasi dengan nama baru.

Tetapi daerah juga harus berhati-hati.

Jangan sampai otonomi berubah menjadi kerajaan kecil dengan anggaran sebagai mahkotanya.

Kepala daerah bukan raja.

APBD bukan uang pribadi.

Jabatan bukan warisan keluarga.

Proyek pemerintah bukan mesin ATM politik.

Dan kewenangan bukan tiket untuk meminta imbalan.

Kalimatnya sederhana.

Tetapi justru hal-hal sederhana seperti inilah yang sering dilupakan ketika kekuasaan bertemu uang.

Maka solusi tidak cukup dengan memperdebatkan berapa besar TKD yang harus diberikan.

Kita membutuhkan sistem transfer yang adil.

Kita membutuhkan pengawasan yang kuat.

Kita membutuhkan transparansi anggaran.

Kita membutuhkan pengadaan yang terbuka.

Kita membutuhkan birokrasi yang tidak menjadikan jabatan sebagai komoditas.

Dan kita membutuhkan penegakan hukum yang tidak mengenal warna politik.

Jika ada yang salah, periksa.

Jika cukup bukti, proses.

Jika terbukti bersalah, hukum.

Tanpa pandang bulu.

Sebab hukum yang hanya tajam kepada yang lemah dan tumpul kepada yang kuat bukan hukum yang sehat.

Itu hanya dekorasi kekuasaan.

Pada akhirnya, pusat dan daerah harus berhenti bertengkar tentang siapa yang paling banyak memegang beban.

Pusat jangan hanya menghitung berapa rupiah yang bisa dihemat.

Daerah jangan hanya menghitung berapa rupiah yang bisa didapat.

Keduanya harus menghitung berapa banyak rakyat yang benar-benar menerima manfaat.

Dan di antara perdebatan pusat dengan daerah itu, jangan sampai ada kelompok ketiga yang diam-diam paling menikmati keadaan:

mereka yang menjadikan anggaran sebagai ladang kepentingan pribadi.

Inilah yang harus diberantas.

Karena kalau uang daerah sedikit, rakyat bisa kecewa.

Kalau uang daerah banyak tetapi bocor, rakyat lebih kecewa.

Namun jika uang sedikit sekaligus bocor, rakyat bukan hanya kecewa.

Rakyat sedang dipaksa membayar harga dari sebuah sistem yang gagal menjaga amanah.

Maka pertanyaan akhirnya bukan sekadar:

“Berapa besar TKD yang dipotong?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Berapa besar uang rakyat yang benar-benar sampai kepada rakyat?”

Di situlah pusat harus bercermin.

Di situlah daerah harus bercermin.

Dan di situlah pejabat harus ingat bahwa jabatan bukan kesempatan untuk mengambil sebanyak-banyaknya.

Jabatan adalah kesempatan untuk mengembalikan sebanyak-banyaknya kepada rakyat.

Sebab negara boleh berbicara tentang efisiensi.

Boleh berbicara tentang defisit.

Boleh berbicara tentang transfer.

Boleh berbicara tentang kemandirian fiskal.

Tetapi jangan pernah lupa satu hal:

Anggaran bukan sekadar angka. Di balik setiap rupiah, ada rakyat yang membayarnya.

Dan ketika pusat memegang uang, daerah memegang beban, jangan sampai elite justru memegang peluang.

Sebab pada akhirnya, yang paling berbahaya bukan ketika uang negara sedikit.

Yang paling berbahaya adalah ketika uang negara banyak, tetapi rasa malu pejabatnya sedikit.

Rakyat Memeluk Harapan

Rakyat hanya menunggu.

Menunggu jalan diperbaiki.

Menunggu sekolah menjadi lebih layak.

Menunggu pelayanan kesehatan tidak dipersulit.

Menunggu lapangan pekerjaan terbuka.

Menunggu pemerintah hadir bukan hanya ketika kamera menyala.

Mereka tidak memahami seluruh istilah fiskal, tetapi mereka memahami ketika harga kebutuhan naik.

Mereka mungkin tidak membaca dokumen APBD sampai halaman terakhir, tetapi mereka tahu ketika jalan di depan rumahnya rusak bertahun-tahun.

Mereka tidak perlu memahami rumitnya formula transfer pusat dan daerah untuk merasakan ketika pelayanan publik semakin jauh dari harapan.

Di sanalah ukuran keberhasilan pemerintah sesungguhnya berada.

Bukan pada tebalnya dokumen anggaran.

Bukan pada banyaknya konferensi pers.

Bukan pada indahnya slogan efisiensi.

Dan bukan pula pada siapa yang paling keras mengklaim telah bekerja.

Ukuran paling jujur adalah kehidupan rakyat.

Apakah hidup mereka menjadi lebih mudah?

Apakah pelayanan negara semakin dekat?

Apakah pembangunan benar-benar menyentuh mereka yang selama ini berada di pinggir?

Apakah uang yang dikumpulkan dari rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat?

Pertanyaan itu sederhana.

Tetapi jawabannya menentukan apakah negara benar-benar bekerja atau sekadar sibuk terlihat bekerja.

Karena itu, pusat harus memahami bahwa setiap pemotongan anggaran memiliki konsekuensi.

Daerah harus memahami bahwa setiap rupiah yang diterima mengandung amanah.

Pejabat harus memahami bahwa setiap kewenangan memiliki batas moral.

Dan penegak hukum harus memastikan bahwa kekuasaan tidak berubah menjadi tempat berlindung bagi mereka yang mempermainkan uang publik.

Rakyat sebenarnya tidak menuntut negara menjadi sempurna.

Mereka hanya ingin pemerintah jujur.

Jika memang harus berhemat, jelaskan mengapa.

Jika anggaran harus dipangkas, tunjukkan pertimbangannya.

Jika daerah harus mandiri, bantu mereka membangun kapasitasnya.

Jika ada korupsi, proses secara terbuka.

Jika ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, jangan lindungi hanya karena jabatan atau kedekatan politik.

Rakyat masih bisa menerima kebijakan yang sulit ketika mereka percaya kebijakan itu adil.

Yang sulit diterima adalah ketika rakyat diminta berkorban, sementara mereka yang berada di lingkaran kekuasaan justru menikmati fasilitas dan kesempatan.

Di situlah kepercayaan mulai retak.

Dan negara tidak bisa dibangun hanya dengan uang.

Negara dibangun dengan kepercayaan.

Sebab ketika rakyat percaya, mereka akan memberi kesempatan.

Ketika rakyat percaya, mereka akan bersabar.

Ketika rakyat percaya, mereka akan ikut menjaga negara.

Tetapi ketika kepercayaan hilang, angka sebesar apa pun tidak cukup untuk membeli kembali keyakinan masyarakat.

Maka jangan jadikan rakyat sebagai penonton dalam pertarungan pusat dan daerah.

Jangan biarkan mereka menjadi korban ketika dua level pemerintahan saling melempar tanggung jawab.

Dan jangan pula biarkan mereka menjadi alasan untuk mempertahankan anggaran yang sebenarnya tidak produktif.

Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang pandai mencari alasan.

Rakyat membutuhkan pemerintah yang berani mengambil tanggung jawab.

Pada akhirnya, pusat dan daerah boleh berbeda pandangan.

Anggaran boleh naik dan turun.

Kebijakan boleh berubah.

Tetapi arah akhirnya tidak boleh berubah:

kesejahteraan rakyat.

Sebab di balik angka DAU, DAK, DBH, PAD dan TKD, ada wajah manusia.

Ada orang tua yang berharap anaknya mendapat pendidikan layak.

Ada pedagang kecil yang berharap usahanya bertahan.

Ada petani yang berharap hasil panennya tidak habis di ongkos.

Ada pekerja yang berharap mendapatkan penghasilan yang cukup.

Ada pasien yang berharap dilayani tanpa harus mengenal pejabat.

Dan ada jutaan rakyat biasa yang setiap hari menjalani hidup dengan satu keyakinan sederhana:

"Semoga negara tidak lupa kepada mereka."

Itulah sebabnya rakyat mungkin tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan ke mana seluruh anggaran diarahkan.

Mereka mungkin tidak memiliki kursi di ruang rapat pemerintah.

Mereka mungkin tidak memiliki akses ke pusat-pusat keputusan.

Tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih besar:

harapan.

Harapan bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak menguap menjadi kemewahan.

Harapan bahwa jabatan tidak diperjualbelikan.

Harapan bahwa pembangunan tidak berhenti sebagai proyek di atas kertas.

Harapan bahwa hukum tidak mengenal kasta.

Harapan bahwa pusat tidak meninggalkan daerah.

Harapan bahwa daerah tidak mengkhianati rakyatnya sendiri.

Dan harapan bahwa negara masih menjadi rumah bersama, bukan arena rebutan kepentingan.

Maka, ketika pusat memegang uang, daerah memegang beban, dan elite memegang peluang, jangan biarkan rakyat kehilangan satu-satunya yang masih mereka genggam:

harapan.

Karena mungkin rakyat tidak meminta terlalu banyak.

Mereka hanya ingin uang yang mereka setorkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lebih baik.

Mereka hanya ingin pejabat yang ketika diberi kekuasaan tidak lupa kepada siapa kekuasaan itu berasal.

Mereka hanya ingin negara hadir tanpa harus terus-menerus dipanggil.

Dan jika pemerintah benar-benar ingin berbicara tentang efisiensi, maka hitunglah bukan hanya berapa rupiah yang berhasil dihemat.

Hitung pula berapa banyak harapan yang berhasil diselamatkan.

Sebab anggaran boleh dipangkas.

Kekuasaan boleh berganti.

Pejabat boleh datang dan pergi.

Tetapi rakyat akan tetap berada di sana.

Membayar.

Menunggu.

Mengawasi.

Dan memeluk harapan.

Sebab negara yang benar-benar kuat bukan negara yang paling banyak memegang uang, melainkan negara yang paling mampu mengubah uang rakyat menjadi alasan bagi rakyat untuk tetap percaya.[dit]