Putusan MK Polri di Jabatan Sipil: Polri Siapkan Tim Pokja untuk Koordinasi Lintas Instansi

JAKARTA, FAKTANADIONSL.NET - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Untuk menindaklanjuti putusan ini, Polri membentuk tim kelompok kerja (pokja) yang bertugas menyusun langkah-langkah lanjutan secara terintegrasi.

Langkah pembentukan tim pokja ini diambil untuk mencegah potensi perbedaan tafsir atau implementasi antarinstansi. Kadivhumas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menyatakan bahwa tim pokja ini akan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Instansi yang akan dilibatkan antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahkan dengan MK sendiri.

Mencari Formulasi Implementasi yang Tepat

Sandi menegaskan bahwa Polri tidak ingin implementasi putusan MK ini menimbulkan polemik baru di masyarakat atau antarlembaga.

Tujuan utama koordinasi lintas instansi adalah untuk menemukan formulasi yang paling tepat dan tidak memicu kontroversi. Karena isu ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, semua harus berjalan sinkron dan sejalan.

Momentum Penguatan Tata Kelola

Lebih lanjut, Sandi melihat putusan MK ini sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan memperjelas batas tanggung jawab antarinstansi.

Penguatan tata kelola ini akan dilakukan melalui dialog dan kerja sama intensif. Polri berkomitmen untuk bersama-sama membangun bangsa dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh komponen, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil pasca-putusan MK adalah hasil kesepakatan dan pemahaman bersama.[dit]