Raja Timur

LEGITIMASI seorang pemimpin semestinya lahir dari kepercayaan publik, bukan dari bertumpuknya gelar kehormatan.

Sebab sejarah tidak pernah mencatat seorang negarawan menjadi besar karena banyaknya gelar adat yang disandang, melainkan karena kualitas kepemimpinan dan warisan kebijakannya.

Fenomena penganugerahan gelar "Raja Timur" kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menghidupkan pertanyaan lama: apakah ini sekadar penghormatan budaya, atau telah menjelma menjadi panggung politik?

Sulit mengabaikan fakta bahwa setiap simbol yang melekat pada tokoh politik memiliki makna yang melampaui seremoni.

Dalam dunia politik, simbol adalah bahasa kekuasaan. Gelar bukan lagi sekadar penghargaan, melainkan alat membangun persepsi, menjaga pengaruh, bahkan mengirim pesan bahwa seorang tokoh masih memiliki tempat di puncak hierarki politik.

Di sinilah kritik Made Supriatma yang dikutip redaksi dari media Fajar menjadi relevan untuk diperdebatkan.

Ia menilai terjadi perubahan citra Jokowi: dari sosok yang dahulu membangun popularitas melalui kesederhanaan, menjadi figur yang semakin dekat dengan simbol-simbol kebesaran.

Terlepas dari apakah penilaian itu diterima atau ditolak, perubahan tersebut memang layak menjadi bahan evaluasi publik.

Demokrasi selalu mencurigai konsentrasi kekuasaan yang terlalu lama berada di sekitar orang yang sama.

Bahkan setelah masa jabatan berakhir, pengaruh politik yang terus dipelihara melalui berbagai simbol kehormatan dapat menimbulkan kesan bahwa pergantian kepemimpinan hanya terjadi secara administratif, sementara orbit kekuasaan tetap berpusat pada figur yang sama.

Ironisnya, budaya yang semestinya menjadi ruang pemersatu berpotensi berubah menjadi alat legitimasi politik.

Gelar adat yang memiliki nilai sakral dapat kehilangan maknanya apabila masyarakat mulai memandangnya sebagai bagian dari strategi pencitraan.

Ketika itu terjadi, bukan hanya politik yang dirugikan, tetapi juga martabat budaya itu sendiri.

Lebih jauh lagi, demokrasi membutuhkan mantan pemimpin yang mampu menjadi negarawan, bukan bayang-bayang kekuasaan.

Seorang negarawan tidak harus selalu tampil di depan panggung. Terkadang, justru kebesaran terlihat ketika ia memberi ruang bagi generasi berikutnya untuk membangun legitimasi sendiri tanpa terus berada dalam bayangannya.

Tidak ada yang salah dengan penghormatan apabila lahir secara tulus dari masyarakat.

Namun penghormatan akan kehilangan nilainya ketika lebih sibuk membangun mitos daripada mendorong evaluasi terhadap rekam jejak.

Demokrasi membutuhkan warga yang kritis, bukan publik yang mudah terpesona oleh simbol.

Pada akhirnya, gelar hanyalah ornamen. Ia tidak mampu menghapus kritik, tidak dapat menggantikan akuntabilitas, dan tidak akan mengubah penilaian sejarah.

Sejarah selalu lebih jujur daripada seremoni. Ia mengingat kebijakan, keberanian mengambil keputusan, integritas, dan dampak nyata bagi rakyat—bukan seberapa megah gelar yang pernah disematkan kepada seorang pemimpin.

Karena itu, setiap gelar yang diberikan kepada tokoh politik seharusnya tidak hanya dirayakan, tetapi juga dipertanyakan.

Sebab dalam demokrasi yang sehat, penghormatan tertinggi bukanlah mahkota, melainkan kesediaan seorang pemimpin untuk dinilai secara kritis oleh rakyatnya.[dit]