Rakyat Penat Antre BBM, Gubernur Kalteng: Apa Namanya?

KITA sedang melihat ironi yang sulit ditertawakan. Di satu sisi, warga Kalimantan Tengah harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean SPBU demi mendapatkan Pertalite.

Di sisi lain, ketika persoalan itu sampai ke depan kamera, publik justru disuguhi komunikasi yang dianggap berputar-putar.

Pada Minggu, 13 September 2026, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memberikan keterangan terkait persoalan BBM di tengah situasi karhutla.

Pernyataan itu kemudian menjadi sorotan, terutama karena gaya penyampaiannya yang dipenuhi jeda dan pengulangan kata seperti “apa namanya”.

Masalahnya bukan sekadar soal seseorang berbicara dengan terbata atau membutuhkan waktu untuk menyusun kalimat.

Yang menjadi persoalan adalah apa yang ditangkap publik dari komunikasi seorang pemimpin ketika masyarakat sedang berada dalam tekanan.

Antrean BBM bukan sekadar pemandangan kendaraan yang mengular. Di balik satu kendaraan yang menunggu, ada pekerja yang terlambat, pedagang yang kehilangan waktu, keluarga yang harus mengeluarkan biaya tambahan, dan masyarakat yang akhirnya terpaksa mencari BBM eceran dengan harga lebih tinggi.

Sejumlah pemberitaan juga mencatat antrean Pertalite di Palangka Raya dan dorongan agar distribusi BBM bersubsidi diawasi lebih ketat.

Pemerintah daerah menyatakan persoalan tersebut perlu dievaluasi bersama pihak terkait, termasuk Pertamina.

Dalam keadaan normal, gaya komunikasi seorang pejabat mungkin hanya menjadi soal selera. Tetapi ketika masyarakat sedang menghadapi krisis, publik membutuhkan sesuatu yang lebih konkret: apa masalahnya, siapa yang bertanggung jawab, apa yang dilakukan, dan kapan hasilnya bisa dirasakan.

Apalagi Kalteng sedang berada dalam status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026.

Artinya, pemerintah sendiri telah mengakui bahwa situasi membutuhkan penanganan serius dan koordinasi yang kuat.

Karena itu, ukuran kepemimpinan bukan terletak pada seberapa panjang konferensi pers berlangsung. Ukurannya adalah seberapa cepat masalah di lapangan ditangani.

Pemerintah memang telah menyampaikan berbagai langkah penanganan karhutla, termasuk koordinasi lintas lembaga dan pengerahan personel.

Namun untuk persoalan BBM, warga tetap membutuhkan kepastian yang sederhana: Pertalite tersedia, distribusinya jelas, antrean terkendali, dan harga tidak mencekik.

Kritik publik terhadap gaya komunikasi pejabat seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai olok-olok terhadap cara seseorang berbicara.

Di balik kritik itu ada kegelisahan yang jauh lebih besar: apakah pemerintah benar-benar memahami beratnya kehidupan warga yang sedang antre?

Rakyat tidak meminta pidato yang sempurna. Mereka tidak membutuhkan kalimat yang indah. Mereka hanya ingin pemerintah bergerak ketika masalah sudah berada tepat di depan mata.

Sebab dalam situasi seperti ini, yang paling menyakitkan bukan hanya harus menunggu berjam-jam mendapatkan bensin.

Yang lebih menyakitkan adalah ketika rakyat merasa sudah berteriak keras, tetapi respons pemerintah masih terdengar seperti sedang mencari-cari kata.

“Apa namanya” boleh muncul dalam percakapan. Tetapi jangan sampai solusi pemerintah juga ikut “apa namanya”.[dit]