Rapat Perdana dengan DPR, Natalius Pigai: Banggga Aktivis Jalanan Jadi Menteri HAM dan Sekarang Diserang

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Rapat ini menjadi momen penting bagi Pigai, yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis jalanan, untuk memperkenalkan dirinya dan stafnya kepada anggota Komisi XIII.

Dalam sambutannya, Pigai menegaskan bahwa ia menjadi menteri bukan karena pernah menjadi oposisi, tetapi karena kompetensinya dalam bidang HAM.

"Saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi. Tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan," ujar Pigai.

Ia juga menambahkan bahwa dirinya dan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, adalah dua dari sedikit menteri yang berasal dari lapangan, sehingga memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu HAM.

Pigai juga membahas permintaannya yang kontroversial beberapa waktu lalu, yakni agar anggaran Kementerian HAM sebesar Rp20 triliun.

"Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, dengan melakukan terobosan di luar bayangan semua orang di mana mengangkat hak asasi manusia yang diabaikan," kata Pigai.

Rapat ini juga membahas usulan Pigai terkait anggaran Kementerian HAM yang sebelumnya hanya diberikan Rp 64 miliar oleh DPR. Pigai membandingkan anggaran kementeriannya dengan Kementerian Hukum yang mendapatkan pagu anggaran Rp7,2 triliun serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp13,3 triliun.

Pigai berharap dengan anggaran yang lebih besar, Kementerian HAM dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.

"Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu," kata Pigai.

Rapat perdana ini menjadi langkah awal bagi Pigai untuk menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan membawa perubahan positif di Indonesia.[dnl]