RAPBN 2027 Alokasikan Rp240 Triliun untuk MBG, JPPI Soroti Putusan MK

FAKTANASIONAL.NET - Rencana pemerintah mengalokasikan Rp240 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2027 menuai kritik.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG berpotensi tidak sesuai dengan arah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026.

Dalam keterangan kepada NU Online pada Senin (17/8/2026), Ubaid meminta pemerintah tidak menggunakan tenggat waktu yang diberikan MK sebagai alasan untuk mempertahankan pola penganggaran tersebut.

“Pemerintah jangan memelintir putusan MK. Tahun 2028 itu batas terakhir untuk patuh, bukan izin untuk terus menggerogoti anggaran pendidikan sampai 2027. Kalau pemerintah bisa memisahkannya sekarang, mengapa harus menunggu sampai batas terakhir?” ujar Ubaid, dikutip dari NU Online pada 18 Agustus 2026.

Ubaid menjelaskan, MK menegaskan program makan bergizi bukan bagian utama pendidikan.

Untuk APBN setelah 2026, anggaran MBG harus dipisahkan dari biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, dengan batas paling lambat pada APBN 2028.

“MK secara eksplisit menyatakan akan lebih baik apabila pemerintah sudah melakukan pemisahan tersebut sejak APBN 2027,” katanya.

Dalam RAPBN 2027, total anggaran pendidikan mencapai Rp820,9 triliun. Sekitar Rp240 triliun atau 29,23 persen di antaranya dialokasikan untuk MBG.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan alokasi tersebut.

Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026), ia menyebut sekitar Rp240 triliun disiapkan untuk menjangkau 60,6 juta penerima manfaat.

“Sekitar Rp240 triliun untuk MBG,” kata Purbaya.

Selain MBG, anggaran pendidikan mencakup PIP untuk 22,1 juta siswa, KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, tunjangan 1,3 juta guru non-PNS, renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, serta pembangunan Sekolah Rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan program MBG tetap dilanjutkan dengan perbaikan dan efisiensi. “Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting.

Kita tidak boleh menerima itu dan karena itu saya bertekad meneruskan Program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2026, Jumat (14/8/2026).[dit]