Ratusan Kali Dievaluasi, Keracunan MBG Tetap Tidak Berhenti

NARASI “evaluasi” yang terus diulang pemerintah dalam setiap kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru mulai membentuk kesan bahwa negara sedang terjebak dalam siklus retorika tanpa penyelesaian nyata.

Setiap kali korban berjatuhan, pola responnya hampir identik. Pemerintah menyampaikan keprihatinan, menjanjikan evaluasi, memperbaiki SOP, memperketat pengawasan, lalu program kembali berjalan sampai muncul lagi kasus berikutnya.

Publik akhirnya melihat bahwa yang terus diproduksi bukan perbaikan sistem, melainkan pengulangan diksi.

Masalah terbesar dari pola ini adalah “evaluasi” berubah menjadi tameng politik, bukan instrumen koreksi. Dalam praktik pemerintahan yang sehat, evaluasi seharusnya menghasilkan perubahan yang terukur, penurunan risiko, dan penghentian pola kegagalan yang sama.

Namun dalam kasus MBG, keracunan tetap muncul di berbagai daerah dengan pola yang nyaris seragam. Makanan diduga basi, distribusi tidak higienis, pengawasan lemah, rantai pasok tidak siap, dan dapur massal dipaksa mengejar target besar dalam waktu cepat.

Ketika korban terus muncul meski pemerintah berkali-kali mengklaim sudah melakukan evaluasi, maka publik mulai mempertanyakan sebenarnya yang dievaluasi itu sistemnya, atau hanya narasinya?

Di titik ini, kata “evaluasi” kehilangan makna substantif karena terlalu sering digunakan tanpa dampak yang terlihat. Semakin sering pemerintah mengucapkan evaluasi tetapi kasus tetap berulang, semakin kuat persepsi bahwa negara sedang gagal mengendalikan program berskala nasional yang menyangkut kesehatan anak-anak.

Bahkan secara psikologis, pengulangan diksi yang sama setiap kali tragedi muncul dapat dibaca publik sebagai tanda kebingungan birokrasi. Negara tampak tidak memiliki formula penyelesaian selain mengulang janji yang sama setelah kejadian yang sama.

Yang membuat persoalan ini semakin sensitif adalah objek korbannya, yaitu pelajar, balita, dan ibu hamil. Dalam isu publik lain, kegagalan teknis mungkin masih bisa ditoleransi sebagai risiko transisi kebijakan. Namun ketika program yang membawa nama “bergizi gratis” justru berulang kali dikaitkan dengan keracunan massal, kontradiksi naratifnya menjadi sangat destruktif.

Program yang seharusnya identik dengan kesehatan berubah menjadi sumber ancaman kesehatan. Di sinilah krisis reputasi pemerintah mulai terbentuk secara serius.

Publik juga mulai melihat adanya ketimpangan antara ambisi politik dan kesiapan lapangan. Pemerintah terus membangun citra MBG sebagai program monumental dan simbol keberpihakan kepada rakyat, tetapi rentetan keracunan menunjukkan bahwa infrastruktur pengawasan pangan nasional belum siap menopang distribusi makanan massal dalam skala besar.

Akibatnya, setiap kasus keracunan tidak lagi dipandang sebagai insiden lokal, melainkan bukti bahwa percepatan program lebih diutamakan dibanding keamanan pelaksanaannya.

Semakin banyak pejabat berbicara tentang “evaluasi”, semakin terbuka ruang kritik bahwa pemerintah sesungguhnya tidak memiliki mekanisme pencegahan yang efektif.

Sebab ukuran keberhasilan evaluasi bukanlah jumlah rapat, inspeksi, atau konferensi pers, melainkan berhentinya korban baru. Ketika korban terus muncul, publik akan menyimpulkan bahwa negara hanya sibuk mengelola persepsi, bukan menyelesaikan akar masalah.

Dalam konteks komunikasi politik, kondisi ini sangat berbahaya bagi pemerintah. Kata “evaluasi” yang awalnya dimaksudkan untuk menenangkan publik perlahan berubah menjadi simbol ketidakmampuan negara mengambil tindakan tegas.

Bahkan bukan tidak mungkin masyarakat mulai menganggap setiap pernyataan evaluasi hanyalah alarm bahwa kasus serupa akan kembali terjadi di tempat lain.

Jika pola ini terus berulang, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan terhadap MBG, tetapi juga kredibilitas pemerintah dalam mengelola program sosial berskala nasional.

Jakarta, 14 Mei 2026

HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)