Fakta Nasional

RDP dengan Komisi II DPR, Kemendagri Sampaikan Rencana Kerja 2026

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memaparkan arah kebijakan dan rencana kerja Kemendagri tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Sen…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Editor Editor: Redaksi 📍 Nasional Thursday, 04 September 2025 📖 1 menit
RDP dengan Komisi II DPR, Kemendagri Sampaikan Rencana Kerja 2026
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025)/Puspen.
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memaparkan arah kebijakan dan rencana kerja Kemendagri tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Tomsi menjelaskan, pagu anggaran Kemendagri tahun 2026 sebesar Rp7,8 triliun yang difokuskan pada tiga prioritas utama, yakni mendukung Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.

Untuk Program Prioritas Presiden, Kemendagri akan mendukung berbagai agenda strategis seperti pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah, penguatan koperasi desa/kelurahan, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, hingga program cek kesehatan gratis dan penanganan sampah.

Selain itu, Kemendagri juga berperan dalam fasilitasi pembangunan bendungan serta irigasi.

Pada Program Prioritas Nasional, Kemendagri menitikberatkan pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan APBD dan BUMD, hingga penataan kelembagaan PKK dan Posyandu.

Sementara itu, rencana kerja yang masuk kategori belanja wajib meliputi kebutuhan praja IPDN, seleksi penerimaan calon praja, seleksi anggota penyelenggara Pemilu, serta belanja operasional dan pemeliharaan kantor.

Tomsi menambahkan, masing-masing unit eselon I Kemendagri juga menyusun program kerja spesifik. Misalnya, IPDN menargetkan sekitar 100 lulusannya setiap tahun dapat meraih beasiswa LPDP guna meningkatkan kualitas dan daya saing internasional.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda ini turut dihadiri sejumlah wakil ketua komisi, serta perwakilan dari BNPP, ATR/BPN, dan DKPP.[Zul]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK