RDP dengan Komisi VI DPR, Bulog Dapat Sejumlah Catatan Perbaikan

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan sejumlah catatan negatif tentang kinerja Perum Bulog yang perlu diperbaiki. Catatan tersebut disampaiak Komisi VI DPR RI saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo yang tampil memimpin agenda RDP tersebut menyampaikan bahwa terdapat sejumlah sejumlah tantangan yang harus menjadi perhatian Bulog.

"Beberapa hal yang perlu diperhatikan Bulog di antaranya adalah seperti ketergantungan pada subsidi pemerintah, efisiensi logistik yang belum optimal, sistem distribusi yang belum sepenuhnya digital, serta ketergantungan terhadap impor saat krisis pangan," katanya.

Politisi Fraksi PAN itu juga menyoroti pentingnya model pembiayaan yang lebih mandiri dan inovatif agar Bulog tidak sepenuhnya bergantung pada penugasan pemerintah.

“Kita tidak bisa selamanya bergantung pada skema subsidi. BULOG harus siap menghadapi tantangan distribusi dan pasokan pangan secara modern, apalagi di tengah ancaman krisis pangan global,” lanjut Eko.

Namun demikian, dia juga mengapresiasi beberapa kinerja Bolog di antaranya adalah pengelolaan stok beras nasional, penyaluran bantuan pangan hampir 2 juta ton, operasi pasar sebanyak 520.000 ton, serta peningkatan pendapatan usaha hingga Rp43,05 triliun. 

Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan Bulog telah berkontribusi terhadap pengendalian inflasi pangan, meskipun penyebarannya dinilai masih perlu dioptimalkan di wilayah-wilayah yang rentan lonjakan harga.

Walaupun begitu, Eko tetap mendorong Perum Bulog untuk mempercepat transformasi di sektor logistik dan distribusi pangan guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menutup pernyataannya, Eko mengingatkan capaian tersebut masih dibayang-bayangi oleh keterbatasan logistik dan distribusi, serta belum meratanya pelaksanaan program stabilisasi harga di daerah-daerah rentan.

Oleh karena itu, ia mengingatkan evaluasi terkait isu ini diperkuat yang disesuaikan dengan wilayah penyebaran program.

“Evaluasi berbasis wilayah perlu diperkuat agar penyebaran program seperti SPHP bisa lebih tepat sasaran dan berdampak pada pengendalian inflasi pangan secara nasional,” tandas Eko.[zul]