Reformasi Menuju Jalan Buntu! Ini Penjelasan Vedi Hadiz saat Peringatan 30 Tahun Kudatuli

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Peringatan 30 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli digelar dalam bentuk kuliah umum bertajuk "Jalan Buntu Reformasi" di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).

Acara ini menghadirkan Guru Besar Studi Asia dari University of Melbourne, Australia, Vedi Hadiz, sebagai pembicara utama.

Dalam paparannya, Vedi menjelaskan bahwa dirinya menggunakan konsep oligarki untuk membaca perjalanan reformasi Indonesia. Menurutnya, definisi oligarki tidak bisa dibatasi hanya sebagai kekuasaan segelintir orang kaya yang melindungi kekayaannya lewat politik, seperti yang umum dipahami banyak orang.

"Oligarki sebetulnya adalah suatu hubungan yang terstruktur, bersifat struktural, bukan individual, di mana ada aliansi atau fusi kepentingan antara birokrasi atas, politisi, dan modal besar," kata Vedi.

Vedi menegaskan, konglomerat besar di Indonesia tidak bisa bergerak sendiri tanpa restu birokrasi dan politisi, mulai dari izin proyek, dana subsidi, hingga lisensi lahan. Karena itu, kata dia, menyalahkan kebuntuan reformasi hanya kepada segelintir taipan adalah kekeliruan.

Vedi menelusuri akar oligarki hingga era Orde Baru, yang menurutnya lahir dari hubungan bisnis modal, birokrasi, dan keluarga Cendana yang tersentralisasi di bawah kekuasaan Soeharto. Setelah reformasi 1998 bergulir, struktur oligarki itu tidak runtuh, melainkan beradaptasi dengan menyusup ke partai politik, organisasi masyarakat, hingga media massa.

"Tidak ada satu partai besar pun yang tidak dikuasai oleh oligarki, atau tidak ditandai oleh dominasi oligarki pada partai tersebut. Tidak ada satu pun," ujarnya.

Vedi menyebut dua dekade awal reformasi ditandai oleh desentralisasi kekuatan oligarki ke daerah, sementara satu dekade terakhir justru diwarnai resentralisasi kekuasaan. Proses desentralisasi yang semula diharapkan melahirkan pemerintahan lokal yang lebih akuntabel, menurutnya, justru membuka celah bagi munculnya "raja-raja kecil" di daerah dan memicu desentralisasi korupsi.

Vedi turut menyoroti sosok Presiden ketujuh Joko Widodo yang dianggap sebagai presiden pertama pascareformasi yang berasal dari luar lingkaran oligarki. Namun karena tidak memiliki basis partai dan ekonomi sendiri, Jokowi dinilai justru tertarik masuk ke dalam pusaran oligarki demi mempertahankan kekuasaan.

"Kasus dia itu menunjukkan bahwa seorang yang dianggap reformer pun, karena tidak punya basis politik dan ekonomi, akan terserap juga ke dalam vortex oligarki," ujar Vedi.

Vedi menambahkan bahwa langkah-langkah resentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik yang dimulai pada era Jokowi turut membuka jalan bagi konsolidasi kekuasaan di era pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, yang menurutnya semakin mempercepat proses resentralisasi tersebut lewat sejumlah kebijakan yang bersifat sentralistis.

Sebelum kuliah umum Vedi Hadiz, acara diawali sambutan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan sekaligus sejarawan, Bonnie Triyana. Ia mengingatkan bahwa peristiwa Kudatuli menjadi akselerator gerakan reformasi, membuka jalan bagi pluralisme politik, sekaligus menunjukkan mahalnya harga kebebasan sipil yang dinikmati masyarakat hari ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turut hadir memberikan sambutan. Ia mengaku memiliki utang secara politik kepada peristiwa Kudatuli karena jalan politik yang ia tempuh hingga menjadi Wakil Gubernur Jakarta dibuka oleh keberanian korban peristiwa 27 Juli 1996.

"Kudatuli belum selesai, setidaknya dalam tiga hal. Yang pertama, keadilan belum selesai," kata Rano Karno.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang turut hadir dalam rangkaian peringatan tersebut mengumumkan rencana peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 2026 mendatang.

"PDI Perjuangan juga akan mengadakan khususnya kegiatan pada tanggal 27 Juli 2026 nanti berupa peresmian suatu monumen Kudatuli untuk mengingatkan bahwa kekerasan atas nama negara itu tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh terjadi lagi," kata Hasto.

Ia menilai peringatan 30 tahun Kudatuli menjadi momentum penting bagi bangsa untuk merefleksikan praktik kekuasaan yang otoriter dan anti-kritik.

"30 tahun Kudatuli menyadarkan bahwa kekuasaan yang otoriter itu ketika dibiarkan, maka yang ada adalah suatu kekacauan dan kegelapan terhadap masa depan," tuturnya.