Reformasi Polri di Ruang Gelap

PENYERAHAN laporan komprehensif setebal 3.000 halaman oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026 seharusnya menjadi momentum krusial bagi perbaikan institusi kepolisian.

Namun, proses penyajian informasi yang diringkas secara drastis hingga menyisakan tiga halaman ringkasan eksekutif untuk Presiden menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai efektivitas penyampaian aspirasi publik.

Fenomena ini mengindikasikan adanya risiko di mana ribuan halaman hasil kajian, kritik, serta harapan masyarakat justru tereduksi menjadi poin-poin terbatas yang keberlanjutannya sangat bergantung pada diskresi politik di tingkat tertinggi kekuasaan.

Persoalan utama yang muncul ke permukaan adalah terbatasnya akses publik terhadap isi lengkap laporan tersebut. Di tengah tuntutan akan transparansi, kebijakan untuk tidak mempublikasikan rekomendasi tersebut menciptakan celah kepercayaan antara negara dan warga negara.

Reformasi kepolisian pada hakikatnya bukan sekadar agenda internal pemerintah, melainkan kepentingan publik yang luas mengingat kewenangan besar yang dimiliki Polri dalam penegakan hukum dan penggunaan kekuatan.

Menutup akses terhadap rekomendasi reformasi sama saja dengan membatasi ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal batas-berkas kekuasaan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Pernyataan mengenai potensi perubahan undang-undang dan desain kelembagaan Polri yang besar sebagaimana disampaikan oleh pihak pemerintah kian mempertegas urgensi keterbukaan informasi.

Mengingat perubahan struktural ini akan berdampak pada stabilitas penegakan hukum untuk jangka panjang, masyarakat seharusnya diberikan kesempatan untuk menelaah arah perubahan tersebut secara objektif.

Minimnya transparansi mengenai substansi perubahan ini menciptakan kesan bahwa pemerintah hanya menonjolkan aspek kuantitas laporan tanpa memberikan ruang bagi publik untuk menguji kualitas serta validitas rekomendasi yang dihasilkan.

Kondisi ini menempatkan agenda reformasi Polri pada titik yang sangat rawan, di mana substansi yang fundamental berpotensi terjebak dalam proses birokrasi yang tertutup.

Apabila laporan ini tetap menjadi dokumen rahasia, seluruh rangkaian kajian yang telah dilakukan berisiko hanya menjadi simbolitas tanpa perubahan struktural yang nyata.

Dalam situasi krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, pendekatan yang tertutup justru akan memperlebar jarak antara institusi negara dan rakyat yang seharusnya dilayani.

Masyarakat pada dasarnya tidak hanya menanti kemegahan dokumen administratif, melainkan kepastian akan lahirnya institusi kepolisian yang akuntabel, transparan, dan tunduk sepenuhnya pada supremasi hukum.

Tanpa adanya publikasi rekomendasi secara utuh dan peta jalan implementasi yang jelas untuk diuji publik, dokumen ribuan halaman tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi arsip negara yang kehilangan relevansi sosialnya.

Apakah reformasi Polri benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas atau hanya menjadi bagian dari konsolidasi kekuasaan semata. Jika keterbukaan informasi tidak segera dipenuhi, maka esensi dari penulisan laporan tersebut patut dipertanyakan keberpihakannya.[***]

Penulis: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER).