Refresh Pendidikan Antikorupsi: Mendagri dan KPK Tarik Rem Baru buat Kepala Daerah

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertemu Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk membahas penguatan pendidikan antikorupsi bagi kepala daerah baru hasil Pilkada 2024. Pertemuan itu menegaskan niat untuk memperbarui komitmen terhadap Surat Edaran (SE) Mendagri 2019 dan menerbitkan SE serupa yang lebih aplikatif agar nilai antikorupsi terintegrasi di lingkungan pendidikan daerah.

Implementasi SE baru ini penting karena banyak kepala daerah adalah kepala daerah baru yang perlu pemahaman operasional tentang pencegahan korupsi dan tata kelola publik yang bersih. Rencana ini juga bagian dari upaya preventif untuk menanamkan budaya integritas sejak dini.

Upaya pembaruan SE diarahkan agar nilai antikorupsi bisa masuk ke muatan pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler, sehingga pelajar mendapat wawasan pencegahan korupsi sejak dini.

Selain pendidikan, pembahasan menyoroti peran Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai sarana integrasi layanan yang transparan dan berbasis teknologi untuk menekan peluang korupsi di layanan publik.

Rencana tindak lanjut mencakup rapat koordinasi lintas lembaga—Itjen Kemendagri, Kemenag, Kemendikasmen, dan KPK—sebagai ruang sinkronisasi kebijakan dan implementasi di daerah.[dit]