Rencana PPN 12% untuk Sekolah Internasional, Anggota DPR Ledia Hanifa Beri Tanggapan

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada sekolah internasional yang akan berlaku mulai Januari 2025 menuai beragam tanggapan. Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menilai kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam agar tidak berdampak negatif pada sektor pendidikan.

Dalam keterangannya, Ledia menekankan bahwa prinsip dasar pendidikan adalah bersifat nirlaba. Namun, menurutnya, ada inkonsistensi dalam praktik di lapangan.

"Ketika bicara soal pendidikan itu nirlaba, di bawah yayasan, memang tidak ada pajak yang dibayarkan, padahal ternyata penyelenggaraannya sesungguhnya komersial," ungkapnya, Selasa (24/12/2024).

Ledia menambahkan bahwa meskipun sekolah internasional umumnya diakses oleh masyarakat kelas menengah ke atas, penetapan tarif PPN sebesar 12% dinilai terlalu tinggi.

"Kalau pun ada pajak yang harus dibayarkan, harusnya tidak sebesar itu, karena pendidikan seharusnya diperlakukan berbeda," tegasnya.

Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja, Ledia menjelaskan bahwa sekolah komersial didefinisikan sebagai sekolah yang berada di kawasan ekonomi khusus. Menurutnya, perlu kejelasan lebih lanjut apakah sekolah internasional termasuk dalam kategori tersebut.

"Itu yang nanti harus dilihat lebih detail dan dicermati. Apakah sekolah internasional benar-benar termasuk dalam kategori itu atau tidak," jelasnya.

Ledia berharap pemerintah dapat menggali dan mengkaji kebijakan ini dengan lebih mendalam. Ia menegaskan bahwa kenaikan PPN jangan sampai berdampak luas pada sektor pendidikan secara keseluruhan.

"Harus ada pengaturan yang jelas terkait sekolah internasional, sekolah swasta, dan sekolah negeri agar kebijakan ini bermanfaat dan tepat sasaran," pungkasnya. [dnl]