Rencana WFH Mingguan untuk Hemat BBM Dikritik: Berisiko Meleset dan Bebankan Rakyat Kecil

FAKTANASIONAL.NET – Wacana pemerintah untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan guna menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai kritik tajam dari parlemen.

Kebijakan yang menargetkan efisiensi hingga 20 persen tersebut dinilai perlu dikaji ulang agar tidak kontraproduktif dengan realitas di lapangan.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, memperingatkan bahwa pengurangan hari kerja di kantor tidak secara otomatis menurunkan penggunaan BBM secara nasional.

“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas nonesensial,” ujar Ateng dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

Potensi Pergeseran Pola Konsumsi

Ateng menilai pendekatan pemerintah terlalu sederhana dalam membaca pola konsumsi energi masyarakat.

Baca Juga: Wacana WFH Swasta Sekali Sepekan, Pemerintah Diingatkan Tak Ganggu Target Perusahaan

Tanpa adanya pembatasan aktivitas ketat seperti masa pandemi, masyarakat diprediksi akan tetap melakukan perjalanan untuk keperluan lain.

Ia bahkan mengkhawatirkan jika WFH diterapkan berdekatan dengan akhir pekan, hal itu justru memicu lonjakan mobilitas ke luar kota (wisata).

“Aturannya bisa berubah, tetapi perilaku mobilitas masyarakat belum tentu ikut berubah. Di sini letak tantangannya,” tegas Ateng.

Dampak Ekonomi bagi Pelaku Usaha Kecil

Selain keraguan pada sisi penghematan energi, dampak ekonomi mikro juga menjadi sorotan. Berkurangnya populasi pekerja di kawasan perkantoran dikhawatirkan akan memukul pendapatan pedagang kaki lima, pengelola kantin, hingga pengemudi transportasi daring.

Tak hanya itu, Ateng menyoroti adanya pergeseran biaya operasional dari perusahaan ke beban rumah tangga pegawai.

“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran. Biaya operasional tidak benar-benar hilang, melainkan bergeser ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik,” jelasnya.

Solusi: Benahi Distribusi Subsidi

Alih-alih mewajibkan WFH, Komisi XII mendorong pemerintah untuk menyentuh akar persoalan, yakni karut-marut distribusi subsidi BBM. Ateng menyarankan pengetatan penyaluran subsidi, termasuk pembatasan bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar (CC tinggi).

“Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi. Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan,” pungkas Ateng.