Respon Eskalasi Global, PB HMI MPO Serukan Persatuan Nasional dan Lawan Ujaran Kebencian

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menyerukan lima butir pernyataan sikap kebangsaan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPP KNPI, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Ketua Umum PB HMI MPO, Irfan Maftuh, menjelaskan bahwa pernyataan sikap ini sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional menghadapi eskalasi ketegangan global yang berdampak signifikan pada geopolitik dan geoekonomi dunia.

"Tantangan eksternal akibat konflik global harus dihadapi dengan ketahanan internal yang kuat," kata Irfan Maftuh dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPP KNPI, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Waspada Provokasi dan Narasi Adu Domba

Irfan Maftuh mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya narasi negatif, provokasi, dan ujaran kebencian yang ditujukan baik kepada institusi pemerintah maupun individu di berbagai platform media.

Ia menilai fitnah dan ujaran kebencian akan mengganggu fokus pemerintah dalam mengambil langkah strategis menjaga kedaulatan negara.

“Situasi dunia sedang bergejolak, dan di dalam negeri kita masih melihat adanya upaya-upaya penyesatan informasi yang memicu kepanikan. Kami mendukung penuh langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas keamanan nasional,” tegas Irfan.

Lima Pernyataan Sikap PB HMI MPO

Pertama, Persatuan Nasional: Mengajak seluruh elemen bangsa untuk mempererat persatuan dan kesatuan di tengah ketidakpastian dinamika dunia.

Kedua, Stop Provokasi: Menuntut penghentian segala bentuk provokasi dan ujaran kebencian terhadap individu maupun kelompok tertentu yang dapat memecah belah warga.

Ketiga, Lawan Hoaks: Mendesak dihentikannya penyebaran informasi menyesatkan (hoaks) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kepanikan panikan publik.

Keempat, Dukungan Stabilitas: Mendukung penuh kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan negara.

Kelima, Etika Kritik: Menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan sebagai instrumen perbaikan, namun harus dilakukan secara konstruktif dan dibedakan secara tegas dari tindakan provokasi maupun ujaran kebencian.

"PB HMI MPO berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menyerap informasi dan tetap mengedepankan dialog yang sehat demi kepentingan nasional yang lebih besar," tuntas Irfan Maftuh.