Ribuan Mitra SPPG Unjuk Rasa di Gedung DPR, Minta Kepastian Hukum dan Pencabutan Moratorium Dapur MBG

FAKTANASIONAL.NET — Ribuan massa dari Asosiasi Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memadati area depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026). Aksi unjuk rasa berskala besar ini digelar guna menuntut peninjauan ulang moratorium layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kepastian hukum terkait operasional dapur gizi di daerah.

Massa yang datang dari berbagai daerah sejak pagi hari membawa spanduk dan poster tuntutan. Mereka mendesak pimpinan DPR RI beserta komisi terkait untuk beraudiensi secara langsung guna memberi kejelasan atas kelangsungan investasi dan operasional unit pelayanan gizi yang telah rampung dibangun.

Kejelasan Payung Hukum dan Perlindungan Mitra

Perwakilan orator menegaskan bahwa keputusan penundaan operasional (moratorium) berdampak serius pada nasib para mitra penyedia, pekerja lokal, hingga rantai pasok bahan pangan daerah. Ketidakpastian regulasi membuat investasi pembangunan dapur gizi terancam terbengkalai.

"Moratorium ini memicu kerugian bagi mitra dan ribuan tenaga kerja di lapangan. Kami meminta DPR bersama pemerintah mencabut kebijakan moratorium tersebut serta merumuskan payung hukum yang transparan dan berkeadilan," tegas salah satu koordinator aksi di lokasi.

Sejumlah poin utama yang diperjuangkan massa aksi meliputi:

• Peninjauan Moratorium: Pembukaan kembali izin serta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunda.

• Penguatan Regulasi: Penyusunan undang-undang atau aturan turunan Program Makan Bergizi Gratis yang menjamin peran serta mitra lokal.

• Kepastian Investasi: Perlindungan hukum bagi modal usaha kemitraan dan jaminan keberlanjutan kerja bagi para petugas gizi.

Penyerahan Aspirasi dan Rencana Audiensi

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan petugas keamanan internal DPR. Arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto sempat disesuaikan untuk mengurai penumpukan massa di gerbang utama DPR.

Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima oleh perwakilan anggota DPR RI untuk menyerahkan berkas tuntutan secara resmi. Pihak legislatif berkomitmen menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama kementerian dan instansi teknis guna membahas solusi atas permasalahan kemitraan SPPG ini dalam waktu dekat. (sak)