Rocky Gerung Minta Gibran Mundur Usai Putusan MK soal Ijazah, Soroti Dampak Politik ke DPR

FAKTANASIONAL.NET - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai keputusan tersebut berpotensi memindahkan polemik ijazah Gibran dari ruang publik ke arena politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam keterangannya, Rocky menganggap MK menyerahkan persoalan tersebut kepada DPR setelah putusan atas gugatan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan wakil presiden.

Menurutnya, langkah itu dapat membuat keresahan masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun menjadi bahan perdebatan politik di parlemen.

“Coba saya ulas aja nih. Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan karena dua-duanya dimenangkan. Tapi implikasi dari cuci tangan itu, dia mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari back mind publik pergi ke DPR,” kata Rocky Gerung, dikutip Jumat (9/10/2026), dari FAJAR.CO.ID.

Ia kemudian menegaskan, “Jadi Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR. Jadi, dia kirim bola panas ke DPR.”

Rocky juga mengingatkan adanya potensi reaksi masyarakat setelah putusan MK tersebut. Menurutnya, kemarahan publik perlu menjadi perhatian sebelum polemik persyaratan pendidikan Gibran berlanjut ke pembahasan politik di DPR.

Ia menyinggung dugaan mengenai ketidakmampuan Gibran menunjukkan ijazah asli yang selama ini menjadi bagian dari perdebatan publik.

“Karena pada akhirnya orang merasa bahwa semua yang diduga bahwa Gibran itu tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya akhirnya terbukti itu,” ujarnya.

Selain itu, Rocky menyoroti fenomena pencopotan foto Gibran di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai salah satu dampak politik yang perlu dicermati setelah keputusan MK.

“Kita lihat misalnya gejala beberapa hari ini, beberapa daerah ketua DPRD-nya dia turunin aja fotonya Gibran. Jadi bayangkan impact politik dari putusan Mahkamah itu,” tuturnya.

Di sisi lain, Rocky meminta agar polemik persyaratan pendidikan Gibran tidak berkembang menjadi persoalan yang turut membebani Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai isu tersebut berkaitan dengan posisi wakil presiden. Karena itu, menurut Rocky, presiden tidak seharusnya ikut terseret ke dalam tekanan politik maupun tuntutan komentar dari masyarakat.

“Kalau dia dilengketkan bahwa ada seseorang yang mau melengketkan supaya dua-duanya kena hukuman moral, maka Presiden akan susah untuk mengucapkan sesuatu jika psikologi publik menuntut presiden untuk dipancing terlibat dalam memberi komentar. Jadi, nggak boleh,” jelasnya.

Rocky juga mengingatkan agar kemarahan publik tidak terus menumpuk, mulai dari polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga persoalan dokumen pendidikan Gibran. Pernyataan tersebut menyoroti kekhawatirannya terhadap dampak politik yang dapat muncul apabila polemik itu terus berlanjut.[dit]