Rp100 Miliar Raib: KPK Dalami Peran Eks Dirut Antam di Kasus Anoda Logam

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengurai benang kusut kasus korupsi kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam Tbk dan PT Loco Montrado. Fokus utama penyidikan kini mengarah pada proses bisnis yang menyebabkan kerugian negara fantastis mencapai lebih dari Rp100 miliar. Untuk itu, KPK telah memeriksa mantan Direktur Utama PT Antam, Arie Prabowo Ariotedjo, guna mendalami perannya saat kerja sama tersebut terjalin.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung pekan lalu, penyidik mencecar Arie Prabowo dengan pertanyaan seputar mekanisme dan pengambilan keputusan terkait proyek pengolahan anoda logam tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa keterangan Arie sangat vital untuk merekonstruksi peristiwa korupsi secara utuh, mulai dari negosiasi awal hingga pelaksanaan kontrak yang diduga penuh kejanggalan.

Detail pemeriksaan yang diungkap KPK menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mengejar pengakuan, tetapi juga bukti-bukti dokumenter terkait alur kerja sama. "Penyidik mendalami proses kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam dengan PT Loco Montrado," kata Budi Prasetyo pada Selasa (14/10). Penyelidikan ini mencakup analisis terhadap kontrak, studi kelayakan, hingga aliran dana yang dicurigai mengalir ke kantong pribadi oknum-oknum yang terlibat. Tujuannya adalah untuk membuktikan bagaimana sebuah kerja sama bisnis yang seharusnya menguntungkan negara justru berakhir merugikan hingga ratusan miliar rupiah.

Fakta menarik lainnya adalah Arie Prabowo ternyata diperiksa lebih awal dari jadwal yang diumumkan. Semula dijadwalkan pada hari ini, namun ia mengajukan percepatan menjadi Selasa, 7 Oktober lalu. KPK mengonfirmasi bahwa permintaan ini disetujui karena Arie memiliki kegiatan lain. Namun, agenda pemeriksaan tersebut tidak muncul dalam jadwal publikasi rutin KPK pekan lalu, menimbulkan kesan bahwa pemeriksaan dilakukan secara diam-diam. Hal ini seringkali menjadi strategi penyidik untuk mencegah potensi intervensi atau penghilangan barang bukti oleh pihak-pihak terkait lainnya.[dit]